Seputarpublik.com || JAKARTA — Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga legislatif dan insan pers dalam mengawal pembangunan serta merespons berbagai persoalan masyarakat di Ibu Kota.
Hal tersebut disampaikan Abdul Aziz saat menghadiri kegiatan silaturahim dan dialog bersama para jurnalis di kawasan Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (15/5/2026).
Menurutnya, anggota dewan dan jurnalis memiliki peran strategis yang saling melengkapi dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan publik.
“Pada dasarnya, fungsi jurnalis dan dewan memiliki kesamaan, yakni menjalankan kontrol terhadap berbagai persoalan di masyarakat. Bedanya, dewan bekerja dari dalam parlemen, sementara jurnalis menjalankan fungsi pengawasan dari luar. Karena itu, sinergi dan pertukaran informasi menjadi sangat penting,” ujar Abdul Aziz.
Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS DKI Jakarta itu menilai media memiliki kontribusi besar dalam menyampaikan informasi kepada publik sekaligus membantu mendorong perhatian terhadap isu-isu yang membutuhkan respons cepat dari pemerintah.
“Tidak sedikit persoalan masyarakat yang akhirnya mendapat perhatian lebih luas setelah menjadi sorotan media. Dalam konteks itu, kolaborasi antara dewan dan jurnalis menjadi bagian penting dalam memperkuat pengawasan publik,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Abdul Aziz juga menyampaikan apresiasi terhadap dedikasi para jurnalis yang terus bekerja di lapangan untuk menghadirkan informasi yang dibutuhkan masyarakat.
“Profesi jurnalis memiliki tantangan dan risiko yang tidak ringan, tetapi tetap dijalankan dengan konsistensi dan tanggung jawab. Ini tentu patut diapresiasi,” ujarnya.
Selain membahas pentingnya hubungan antara media dan legislatif, Abdul Aziz turut menyoroti sejumlah agenda strategis DPRD DKI Jakarta, khususnya di sektor pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia.
Salah satu fokus utama yang sedang didorong adalah penguatan implementasi program sekolah swasta gratis, sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Menurutnya, masih terdapat tantangan dalam pemerataan akses pendidikan, terutama ketika sebagian masyarakat kurang mampu justru harus menanggung biaya pendidikan di sekolah swasta.
“Tujuan utama pendidikan gratis adalah memastikan seluruh anak memiliki kesempatan belajar yang setara. Karena itu, regulasi yang mendorong akses pendidikan yang lebih inklusif menjadi sangat penting,” jelasnya.
Abdul Aziz menyebut, DPRD bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyelesaikan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pendidikan, yang memuat sejumlah kebijakan strategis, termasuk penguatan program sekolah swasta gratis, wajib belajar 13 tahun, serta pendidikan berbasis karakter dan moral.
“Kami ingin pendidikan di Jakarta tidak hanya fokus pada capaian akademik, tetapi juga membangun karakter, etika, dan kualitas generasi masa depan,” ungkapnya.
Selain pendidikan, DPRD DKI Jakarta juga tengah membahas sejumlah regulasi penting lainnya, seperti ketahanan pangan, pembangunan keluarga, perlindungan perempuan, kota layak anak, dan kependudukan.
Menurut Abdul Aziz, pembangunan Jakarta yang berkelanjutan harus dimulai dari penguatan regulasi yang tepat serta investasi serius pada kualitas sumber daya manusia.
“Perbaikan Jakarta harus dibangun di atas fondasi aturan yang kuat dan arah pembangunan yang jelas, agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan,” pungkasnya. (Mj/Hel)*