Selain itu, tim kuasa hukum menduga nota asli yang sebelumnya diserahkan klien mereka untuk keperluan penagihan kepada pihak ketiga justru digunakan dalam konstruksi perkara yang menjerat Tjhang A Sang.

Atas hal tersebut, mereka meminta agar keaslian, asal-usul, serta relevansi dokumen yang dijadikan alat bukti diperiksa secara menyeluruh.

Pertanyakan Penerapan Hukum Acara

Ketiga, tim kuasa hukum menyoroti dugaan pengabaian ketentuan hukum acara pidana dan pedoman internal kepolisian.

Mereka menilai proses penyidikan perlu diuji berdasarkan ketentuan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, serta Surat Edaran Kapolri yang berkaitan dengan pedoman penanganan perkara yang bersumber dari hubungan keperdataan.

Menurut mereka, pemeriksaan secara menyeluruh diperlukan untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip profesionalitas.

Minta Pemeriksaan Etik Penyidik

Selain meminta pelaksanaan Gelar Perkara Khusus melalui Irwasda Polda Metro Jaya, tim kuasa hukum juga mendorong adanya pemeriksaan etik terhadap jajaran penyidik terkait melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri maupun Paminal.

"Kami meminta pengawasan ketat dari jajaran pimpinan Polda Metro Jaya agar praktik-praktik penyalahgunaan wewenang dan framing hukum seperti ini dihentikan. Kebenaran materiil harus ditegakkan demi menyelamatkan warga negara yang menjadi korban rekayasa perkara," ujar tim kuasa hukum.

Tim kuasa hukum berharap pimpinan Polda Metro Jaya dapat memberikan perhatian terhadap pengaduan tersebut serta menindaklanjutinya melalui mekanisme pengawasan dan pemeriksaan yang berlaku.

Hingga berita ini disusun, substansi keberatan dan dugaan pelanggaran tersebut masih merupakan keterangan serta penilaian dari pihak kuasa hukum. Konfirmasi dan klarifikasi dari pihak kepolisian maupun pihak-pihak lain yang disebutkan dalam pemberitaan ini tetap diperlukan guna memperoleh pemberitaan yang berimbang.

*Penulis: Luster Siregar