“Ini yang harus kita awasi. Jangan sampai setelah api dipadamkan, tiba-tiba lahan tersebut dibuka, ditanami, dibangun, atau diklaim oleh pihak tertentu. Kalau ada pola seperti itu, harus diperiksa secara hukum,” tegasnya.

Aliet menilai masyarakat selama ini terlalu sering berada pada posisi sebagai pihak yang paling dirugikan. Ketika kebakaran terjadi, masyarakat harus menghadapi asap, terganggunya aktivitas, menurunnya produktivitas, serta berbagai dampak sosial dan ekonomi.

Karena itu, ia meminta pemerintah pusat tidak menjadikan penanganan karhutla sekadar agenda musiman.

«“Jangan setiap tahun kita hanya sibuk memadamkan api ketika asap sudah memenuhi udara. Masyarakat sudah terlalu banyak menerima dampaknya. Pemerintah harus hadir bukan hanya ketika kebakaran terjadi, tetapi juga memastikan persoalan penyebabnya benar-benar diselesaikan.”»

Aliet menegaskan bahwa kritik tersebut bukan dimaksudkan untuk menuduh pihak tertentu tanpa bukti. Namun, menurutnya, setiap indikasi pelanggaran harus ditindaklanjuti melalui investigasi yang profesional dan transparan.