Seputar Publik Jakarta,Anggota Komite IV DPD RI asal Aceh, H. Sudirman atau Haji Uma menyampaikan sejumlah poin pandangan sebagai bahan pertimbangan atas RUU APBN tahun 2025 dalam Rapat pleno Komite IV DPD RI bersama Pusat Kajian Daerah dan Anggaran (Puskadaran) Sekretariat Jenderal DPD RI.

Rapat Pleno dengan agenda formulasi masukan guna menjadi pertimbangan DPD RI atas RUU APBN 2025 itu dilaksanakan di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Setidaknya ada 3 poin utama yang disampaikan oleh senator yang akrab disapa Haji Uma ini, yaitu terkait mandatory spending alokasi anggaran pendidikan serta alokasi dana desa dan dana transfer ke daerah (TKD).

Terkait rencana alokasi anggaran pendidikan Rp 722,6 triliun, termasuk anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis Rp 71 triliun, Haji Uma menilai mestinya program tersebut tidak menganggu alokasi 20 persen APBN untuk anggaran pendidikan sesuai Pasal 31 ayat (4) dan Pasal 49 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

“Mestinya anggaran Program Makan Bergizi Gratis tidak menganggu 20 persen anggaran pendidikan dalam ABPN, mengingat masih banyak masalah pendidikan yang harus ditangani untuk mengurangi ketimpangan infrastruktur dan kelengkapan sarana pendidikan di daerah pedesaan”, ujar Haji Uma.