Seputarpublik.com || JAKARTA, – Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mengingatkan pemerintah agar tetap menaruh perhatian serius terhadap persoalan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tengah mencuatnya polemik dugaan penyadapan yang melibatkan sejumlah pejabat dan tokoh publik.
FWK menilai, dinamika di kalangan elite politik dan pemerintahan tidak boleh mengalihkan perhatian dari berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari pemutusan hubungan kerja (PHK), melemahnya daya beli, kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga kondisi kesejahteraan yang dinilai semakin berat.
Pandangan tersebut menjadi salah satu kesimpulan dalam diskusi mingguan FWK yang dipimpin langsung pendiri FWK, Hendry Ch Bangun, di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Dalam diskusi tersebut, wartawan senior Kompas, Mohamad Nasir, menegaskan bahwa akuntabilitas pemerintahan dan pengawasan terhadap kekuasaan tetap harus dijaga. Namun, perhatian terhadap persoalan masyarakat tidak boleh dikesampingkan.
“Tentu saja akuntabilitas pemerintahan harus dijaga agar tidak ada penyalahgunaan yang membahayakan penyelenggaraan negara yang terlihat dari kasus penyadapan yang kini sedang menjadi tren berita. Kekuasaan harus check dan balancing. Tetapi yang jauh lebih penting, jangan pernah lupa melihat penderitaan di kalangan masyarakat yang kini semakin nyata,” ujar Mohamad Nasir.
Diskusi tersebut turut dihadiri Hendry Ch Bangun, Ketua Umum PWI Pusat periode 2023–2025; M. Iqbal Irsyad, Pemimpin Redaksi VOI; Doktor Budi Nugraha, wartawan Suara Merdeka sekaligus dosen komunikasi di sejumlah perguruan tinggi; wartawan bidang hukum HMU Kurniadi; Pemimpin Redaksi Mitrapol Dadang Rahmad; serta wartawan senior Berman Nainggolan, Rudy Sitompul, dan Sigit Setiono.
Hadir pula Rendy Herdiana, Ketua Koordinator FWK DKI Jakarta sekaligus Pimpinan Umum Media Seputarpublik.com.
FWK Soroti Akuntabilitas dan Dugaan Penyadapan
Dalam diskusi, peserta juga menyoroti kasus dugaan penyadapan ilegal yang menjadi perhatian publik setelah Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga perwira tinggi Polri sebagai tersangka, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Berdasarkan keterangan kepolisian yang diberitakan sejumlah media, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan tanpa prosedur yang sah terhadap sejumlah nomor telepon, termasuk nomor Presiden Prabowo Subianto. Penyidikan masih berjalan untuk mendalami peran masing-masing tersangka dan rangkaian peristiwa yang terjadi.
Pendiri FWK, Hendry Ch Bangun, menilai kasus tersebut perlu menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan komunikasi pejabat negara.
Ia menyinggung keberadaan sejumlah lembaga negara yang memiliki fungsi terkait intelijen dan pengamanan informasi, sehingga menurutnya perlu ada penjelasan mengenai bagaimana dugaan peristiwa tersebut dapat terjadi.
“Ada BIN, ada Badan Sandi Negara, ada Sekmil Presiden, dan sejumlah pihak, yang seharusnya menjadikan komunikasi presiden aman. Saya heran ini bisa terjadi,” ujar Hendry, mengutip pendapat seorang pensiunan jenderal TNI.
“Ini sangat membahayakan dan harus ada evaluasi total agar tidak berulang,” katanya lagi.
Dalam kesempatan yang sama, Sigit menilai dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam perkara tersebut perlu diusut secara menyeluruh. Menurutnya, pemeriksaan lebih lanjut diharapkan dapat menjelaskan latar belakang, tujuan, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Wartawan senior Berman Nainggolan juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat selama proses penanganan perkara berlangsung.
“Ini harus dijelaskan kepada rakyat. Jangan ditutupi agar rakyat tahu apa yang sebenarnya terjadi,” ujar Berman.
Persoalan Ekonomi Tetap Menjadi Tantangan Rakyat
Di sisi lain, diskusi FWK juga menyoroti kondisi ekonomi masyarakat yang dinilai membutuhkan perhatian serius pemerintah. Para peserta berpandangan bahwa polemik politik dan hukum tidak seharusnya membuat persoalan sehari-hari masyarakat kehilangan ruang dalam agenda publik.
Dalam diskusi tersebut, turut disinggung berbagai keluhan yang beredar di media sosial mengenai sulitnya kehidupan ekonomi, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta isu kelangkaan sejumlah barang dan bahan bakar minyak (BBM).
Meski demikian, berbagai informasi tersebut perlu dicermati dan diverifikasi berdasarkan kondisi serta data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Hendry Ch Bangun menyampaikan pengamatannya berdasarkan interaksi langsung dengan masyarakat di lapangan. Ia menilai pola belanja masyarakat menunjukkan kecenderungan semakin berhati-hati dalam mengatur pengeluaran.
“Saya suka ke lapangan, kehidupan masyarakat makin susah. Pembeli di warung makin ngirit, belanja sedikit, secukupnya, asal dapur bisa ngebul,” kata Hendry.
Pandangan serupa disampaikan Budi Nugraha. Ia menilai meningkatnya kepadatan pengguna KRL dan angkutan umum lainnya juga dapat menjadi salah satu fenomena yang perlu dicermati dalam melihat pola penghematan masyarakat.
“Kalau kita perhatikan, konsumen KRL dan angkutan umum lainnya makin membeludak, padat, soalnya murah dan cepat. Masyarakat berhemat agar dapat bertahan,” tambah Budi.
Melalui diskusi tersebut, FWK menegaskan pentingnya pemerintah menjaga keseimbangan antara penegakan akuntabilitas, pengawasan terhadap kekuasaan, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
FWK berpandangan bahwa penanganan dugaan pelanggaran hukum harus dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan, sementara persoalan ekonomi rakyat juga harus tetap menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah.
Dengan demikian, dinamika di tingkat elite tidak menggeser perhatian terhadap kebutuhan mendasar masyarakat, terutama lapangan pekerjaan, daya beli, stabilitas harga kebutuhan pokok, dan kesejahteraan sosial.
*(Penulis; Redaksi)