Seputarpublik.com, JAKARTA — Komitmen pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan kembali ditegaskan dalam Webinar Nasional bertema “Pengelolaan Komunikasi Publik Terkait Pengelolaan Pendidikan” yang digelar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Komisi I DPR RI, Senin (13/4/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Anggota Komisi I DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.
“Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan pemerintah wajib membiayainya. Ini adalah amanat UUD 1945 yang harus kita jalankan secara konsisten,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah telah memenuhi amanat pengalokasian anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas guru, program beasiswa, hingga pembangunan infrastruktur pendidikan.
Menurutnya, arah kebijakan pendidikan saat ini selaras dengan Visi Asta Cita 2024–2029 yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pengurangan kemiskinan melalui pendidikan, serta peningkatan daya saing global.
Berbagai program prioritas pun terus diperkuat, mulai dari Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), hingga Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Selain itu, pemerintah juga mendorong penguatan pendidikan vokasi, digitalisasi pendidikan, peningkatan kesejahteraan pendidik, serta program baru seperti makan bergizi gratis (MBG) dan rehabilitasi sekolah.
“Fokus kebijakan pendidikan kita saat ini adalah mencetak SDM unggul yang mampu bersaing di tingkat global, sekaligus memastikan akses pendidikan semakin luas bagi seluruh masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Dosen Universitas Esa Unggul, Gun Gun Siwadi, menekankan pentingnya dukungan infrastruktur dalam pengelolaan komunikasi publik di sektor pendidikan, khususnya di era digital.
“Pengelolaan komunikasi pendidikan harus didukung infrastruktur yang memadai, terutama internet. Pemerintah perlu membangun akses di daerah 3T agar masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh informasi,” ungkapnya.
Pandangan serupa disampaikan oleh Muhammad Amirul Hasbi yang menilai komunikasi publik memiliki peran strategis dalam menyukseskan berbagai program pendidikan pemerintah.
“Komunikasi publik merupakan instrumen krusial untuk menyampaikan informasi program pendidikan secara efektif, sekaligus meminimalisir potensi misinformasi di tengah masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, sasaran komunikasi pendidikan tidak hanya siswa sebagai penerima manfaat utama, tetapi juga orang tua sebagai mitra penting dalam mendukung keberhasilan pembelajaran.
Pada akhirnya, seluruh upaya tersebut diarahkan untuk mewujudkan tujuan utama pendidikan, yakni membangun manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
“Tujuan akhir dari setiap program pendidikan adalah memanusiakan manusia. Kita harus memastikan setiap proses pembelajaran memberi ruang bagi siswa untuk berkembang secara optimal,” pungkasnya.(red)*