Seputarpublik.com || JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melantik tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Balai Kota Jakarta, Rabu (19/8/2026). Pelantikan tersebut menjadi bagian dari penataan sekaligus penguatan organisasi birokrasi Pemprov DKI Jakarta.
Pramono mengatakan, penempatan pejabat dilakukan melalui mekanisme Manajemen Talenta dengan mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, serta kebutuhan organisasi.
"Proses mutasi dan rotasi dilakukan melalui Manajemen Talenta, dengan pertimbangan teknis dan rekomendasi dari BKN, sehingga penempatan pejabat dilakukan secara terukur," kata Pramono.
Menurutnya, penguatan birokrasi menjadi semakin penting di tengah perubahan ekonomi dan dinamika geopolitik yang berpotensi memberikan dampak terhadap Jakarta.
Karena itu, pejabat yang menempati posisi strategis di lingkungan Pemprov DKI dituntut mampu membaca perubahan sekaligus merespons berbagai persoalan secara cepat dan tepat.
"Pejabat yang menempati posisi strategis harus mampu mengantisipasi tantangan Jakarta yang semakin kompleks, termasuk dinamika global yang dapat berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap Jakarta," ujarnya.
Minta Pejabat Baru Segera Bekerja
Pramono meminta tujuh pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dan menjalankan tugas. Mereka diminta mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas Pemprov DKI Jakarta.
Ia juga mendorong aparatur sipil negara (ASN) untuk berani keluar dari zona nyaman guna meningkatkan efisiensi birokrasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Saya minta para pejabat yang baru dilantik segera bekerja, mengakselerasi program, dan menghadirkan inovasi yang berdampak pada peningkatan kinerja perangkat daerah serta pelayanan kepada masyarakat," kata Pramono.
Selain kemampuan teknis, Pramono menekankan pentingnya membangun kerja tim yang solid. Menurutnya, kompleksitas persoalan Jakarta tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan satu perangkat daerah.
Karena itu, kolaborasi dan integritas harus menjadi bagian penting dalam menjalankan amanah jabatan.
"Yang paling penting, bangun tim kerja yang solid dan kolaboratif, serta pegang teguh nilai BerAKHLAK. Jabatan ini adalah amanah untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif dan program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tuturnya.
Soroti Pengelolaan Sampah hingga Pembiayaan Kreatif
Dalam kesempatan tersebut, Pramono juga mengingatkan bahwa Jakarta masih menghadapi sejumlah persoalan strategis yang membutuhkan keberanian dalam mengambil keputusan serta konsistensi dalam pelaksanaannya.
Salah satu persoalan yang disorot adalah pengelolaan sampah. Pemprov DKI, kata Pramono, perlu memperkuat pola pengelolaan sampah mulai dari pemilahan, pengangkutan hingga pengolahan.
Selain itu, pemerintah daerah juga dituntut mampu mengembangkan skema pembiayaan kreatif untuk mendukung pembangunan Jakarta.
"Sebagai pemimpin, kita tidak bisa bekerja dengan cara biasa. Kita harus proaktif, transparan, dan mampu menghasilkan karya yang berdampak langsung bagi kemajuan Jakarta," ujar Pramono.
Daftar 7 Pejabat yang Dilantik
Adapun tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik Pramono Anung yakni:
1. Abdul Khalit, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta.
2. Mochamad Abbas, Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
3. M. Matsani, Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta.
4. Fajar Eko Satriyo, Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta.
5. Muhammad Herizkianto, Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta.
6. Indra Patrianto, Wakil Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.
7. Faisal Syafruddin, Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Pengendalian Permukiman.
Pelantikan tersebut berlandaskan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 5317/R-BM.02.01/SD/K/2026 tertanggal 14 Agustus 2026 serta Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 755 Tahun 2026 tertanggal 19 Agustus 2026.
Dengan pelantikan tersebut, Pramono berharap jajaran pejabat baru dapat segera memperkuat kinerja perangkat daerah, mempercepat program prioritas, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin efektif dan memberikan manfaat nyata bagi warga Jakarta.(*/hel)