Seputar Publik / Berita

Sengketa 6 Bidang Tanah di Cikande Memanas, Kuasa Hukum Siapkan PK Usai Kasasi Ditolak MA

Tim kuasa hukum pembeli menyoroti pembatalan PPJB, janji pengalihan proses Akta Jual Beli (AJB), serta dugaan beralihnya enam bidang tanah kepada PT Conbloc. Upaya Peninjauan Kembali disiapkan dengan harapan fakta dan bukti hukum dapat diperiksa kembali oleh Mahkamah Agung.
Sengketa enam bidang tanah seluas sekitar 11.277 meter persegi di Cikande, Kabupaten Serang, berlanjut. Setelah kasasi ditolak Mahkamah Agung, kuasa hukum pihak pembeli menyiapkan upaya Peninjauan Kembali dengan menyoroti sejumlah fakta hukum dan dugaan pengalihan objek tanah kepada pihak ketiga. Sengketa enam bidang tanah seluas sekitar 11.277 meter persegi di Cikande, Kabupaten Serang, berlanjut. Setelah kasasi ditolak Mahkamah Agung, kuasa hukum pihak pembeli menyiapkan upaya Peninjauan Kembali dengan menyoroti sejumlah fakta hukum dan dugaan pengalihan objek tanah kepada pihak ketiga.

"Kami percaya kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalannya. Melalui upaya Peninjauan Kembali, kami berharap seluruh fakta yang relevan dapat dinilai secara komprehensif sehingga prinsip fair and impartial trial serta due process of law benar-benar terwujud," tegasnya.

Tim kuasa hukum juga mengajak masyarakat, kalangan akademisi, media massa, serta pemerhati hukum untuk turut mengawal proses hukum lanjutan tersebut.

Mereka berharap penanganan perkara dapat berjalan secara transparan, objektif, dan berkeadilan dengan tetap menghormati seluruh tahapan serta kewenangan lembaga peradilan.

Kepastian Hukum atas Hak Para Pihak Jadi Sorotan

Bagi pihak pembeli, perkara ini tidak semata-mata berkaitan dengan transaksi enam bidang tanah, tetapi juga menyangkut kepastian hukum atas kesepakatan jual beli, kejelasan penyelesaian kewajiban para pihak, serta perlindungan terhadap hak-hak yang mereka klaim telah dirugikan.

Rencana pengajuan Peninjauan Kembali menjadi langkah hukum lanjutan yang akan ditempuh pihak pembeli untuk memperjuangkan kepentingannya setelah putusan kasasi Mahkamah Agung.

Proses tersebut selanjutnya akan mengikuti persyaratan dan mekanisme PK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

*Redaksi | Seputarpublik.com

Tulis Komentar

Komentar