Dalam perkembangannya, PPJB tersebut dibatalkan melalui Akta Pembatalan Nomor 17 tanggal 13 Februari 2014.

Namun, menurut keterangan pihak pembeli melalui kuasa hukumnya, pembatalan itu didasarkan pada surat pernyataan yang menyebutkan bahwa proses pembuatan AJB atas keenam bidang tanah tersebut akan dialihkan dan tetap dilaksanakan di hadapan Camat Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang.

Tim kuasa hukum menilai surat pernyataan tersebut menjadi salah satu fakta penting karena menunjukkan adanya kesepakatan bahwa transaksi jual beli tidak serta-merta berakhir, melainkan direncanakan tetap dilanjutkan melalui mekanisme lain.

Pihak pembeli juga menyoroti tidak adanya klausul pengembalian dana dalam akta pembatalan tersebut.

"Fakta hukum yang menurut kami sangat penting adalah adanya pernyataan tertulis bahwa proses AJB akan dialihkan dan tetap dilaksanakan di hadapan Camat Kecamatan Cikande. Karena itulah tidak ada klausul pengembalian uang dalam akta pembatalan. Kami menilai fakta ini seharusnya menjadi perhatian serius dalam pemeriksaan perkara sampai pada tingkat kasasi," kata kuasa hukum para penggugat, Andi Ramlan M, dalam keterangannya kepada media, Rabu (11/11/2026).