Seputarpublik.com || SERANG BANTEN, – Pengadaan jasa penyelenggaraan Apel Akbar Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Tingkat Provinsi Banten Tahun 2026 menjadi sorotan Perkumpulan Bocah Pribumi Banten. Pasalnya, penawaran pemenang tender hanya terpaut sekitar 0,58 persen dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
Berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Banten, paket Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten tersebut memiliki pagu anggaran Rp1.794.293.000, dengan HPS sebesar Rp1.522.777.838,55.
Dalam hasil tender, PT Milenia Sarana Solusi ditetapkan sebagai pemenang dengan harga penawaran sekaligus harga terkoreksi sebesar Rp1.513.883.744,19. Nilai tersebut hanya lebih rendah sekitar Rp8,89 juta atau 0,58 persen dari HPS.
Kondisi ini memunculkan perhatian publik terkait efisiensi anggaran, kewajaran harga, serta transparansi komponen pembiayaan kegiatan.
Perkumpulan Bocah Pribumi Banten menilai besarnya anggaran untuk kegiatan seremonial tersebut perlu mendapat pengawasan dan penjelasan terbuka dari pihak terkait.
"Anggaran lebih dari Rp1,5 miliar untuk sebuah kegiatan apel akbar tentu bukan nominal yang kecil di tengah kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Banten lainnya. Apalagi penawaran pemenang hanya turun 0,58 persen dari HPS. Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar soal efektivitas, persaingan sehat, dan kewajaran harga di lapangan," ujar perwakilan Perkumpulan Bocah Pribumi Banten dalam keterangan resminya, Jumat (13/11/2026).
Organisasi tersebut mendesak Satpol PP Provinsi Banten membuka rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB), termasuk komponen perlengkapan acara, sewa panggung, tata suara, konsumsi peserta, transportasi, serta fasilitas pendukung lainnya.
Menurut mereka, keterbukaan rincian pekerjaan diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui spesifikasi layanan dan memastikan penggunaan anggaran sesuai kebutuhan serta nilai pekerjaan yang dilaksanakan.
"Publik berhak tahu setiap rupiah uang rakyat itu dibelanjakan untuk item apa saja dan bagaimana spesifikasinya. Jangan sampai anggaran jumbo habis hanya untuk seremoni tanpa ada tolok ukur keberhasilan dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat," tegasnya.
Selain meminta keterbukaan RAB, Perkumpulan Bocah Pribumi Banten juga mendorong Satpol PP Provinsi Banten memberikan penjelasan mengenai spesifikasi pekerjaan, standar layanan, serta indikator keberhasilan kegiatan agar penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan kepada masyarakat.
Secara prinsip, penawaran tender yang mendekati nilai HPS tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran hukum. Namun, transparansi dokumen pengadaan, kewajaran harga, kesesuaian spesifikasi, dan pengawasan realisasi pekerjaan tetap penting untuk memastikan prinsip efisiensi serta akuntabilitas anggaran daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Satpol PP Provinsi Banten maupun manajemen PT Milenia Sarana Solusi belum memberikan keterangan resmi mengenai rincian pekerjaan dan sorotan yang disampaikan Perkumpulan Bocah Pribumi Banten.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak-pihak terkait sebagai bagian dari prinsip keberimbangan pemberitaan.
*Penulis: Redaksi