Seputarpublik.com, JAKARTA — Transformasi pendidikan di era digital menjadi tantangan besar yang harus dihadapi Indonesia di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan (AI). Selain pemerataan akses pendidikan, penguatan literasi digital hingga perlindungan data di sektor pendidikan dinilai menjadi perhatian penting pemerintah.
Hal itu mengemuka dalam forum diskusi publik bertema “Transformasi Pendidikan di Era Digital” yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Komisi I DPR RI pada Kamis (7/5/2026).
Anggota Komisi I DPR RI, Mahfudz Abdurrahman mengatakan pemerintah terus memperkuat sektor pendidikan melalui peningkatan anggaran pendidikan nasional.
“Pendidikan merupakan hak dasar warga negara sebagaimana amanat Pasal 31 UUD 1945. Karena itu pemerintah wajib memastikan pembiayaan pendidikan terus diperkuat,” ujar Mahfudz.
Ia menyebutkan, proyeksi anggaran pendidikan tahun 2026 mencapai Rp757,8 triliun untuk mendukung visi pembangunan nasional Asta Cita 2024-2029.
Menurutnya, anggaran tersebut akan difokuskan untuk peningkatan kesejahteraan guru, program beasiswa seperti PIP, KIP Kuliah dan LPDP, hingga rehabilitasi fasilitas sekolah.
“Pemerintah juga menghadirkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menunjang kualitas belajar siswa,” tambahnya.
Sementara itu, pakar keamanan siber Alfons Tanujaya menilai pola pendidikan saat ini telah mengalami perubahan besar dari sistem belajar pasif menuju pembelajaran digital yang lebih adaptif.
“AI ke depan bisa menjadi tutor personal bagi siswa. Tetapi kesiapan SDM, terutama guru, juga harus ditingkatkan,” katanya.
Ia mengungkapkan penetrasi internet Indonesia telah mencapai 79,5 persen, namun kemampuan literasi digital guru masih perlu diperkuat.
“Literasi digital guru saat ini masih berada di skor 3,49 dari 5. Ini menjadi tantangan serius dalam transformasi pendidikan digital,” ujarnya.
Alfons juga mengingatkan ancaman keamanan siber di sektor pendidikan yang terus meningkat, terutama serangan ransomware dan kebocoran data pribadi.
“Sekolah dan institusi pendidikan harus mulai serius membangun sistem perlindungan data dan keamanan digital,” tegasnya.
Selain itu, ia menilai pemerataan akses internet di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.
Praktisi pendidikan Hammad dalam kesempatan itu mengatakan transformasi pendidikan tidak hanya soal teknologi, tetapi juga penguatan karakter dan kualitas pendidik.
“Guru saat ini tidak hanya mengajar, tetapi harus menjadi moderator kebenaran di tengah derasnya arus informasi media sosial,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pemerataan mutu pendidikan melalui program “Sekolah Rakyat” serta target wajib belajar 13 tahun yang mencakup integrasi PAUD ke dalam pendidikan dasar pada 2029.
Forum diskusi publik tersebut menjadi wadah kolaborasi pemerintah, legislatif, akademisi dan praktisi dalam merumuskan arah pendidikan nasional yang lebih inklusif dan adaptif di era digital.(Red)*