Seputarpublik.com || SIDOARJO — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya kepekaan kepala daerah terhadap kondisi riil masyarakat dengan aktif turun langsung ke lapangan, khususnya dalam mengawal stabilitas harga pangan dan memastikan kelancaran distribusi kebutuhan pokok.
Pesan tersebut disampaikan Bima saat menghadiri peluncuran Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan (GPIP) Wilayah Jawa 2026 yang digelar di Gudang Perum Bulog, Sidoarjo, Jawa Timur.
Menurutnya, kehadiran langsung kepala daerah di tengah masyarakat menjadi langkah penting untuk memperoleh data yang akurat sekaligus memahami tantangan nyata yang dihadapi di lapangan.
“Karena di situ nanti akan terlihat data-datanya,” tegas Bima dalam keterangannya, Sabtu (16/5/2026).
Ia menekankan bahwa para pemimpin daerah perlu secara aktif memantau jalur distribusi, mengawasi rantai produksi, serta memeriksa perkembangan harga komoditas secara berkala agar potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi sejak dini.
Selain pengawasan lapangan, Bima juga mengingatkan agar seluruh kepala daerah tetap menempatkan program swasembada pangan nasional sebagai prioritas strategis, meskipun dihadapkan pada berbagai agenda pembangunan dan komitmen politik di tingkat lokal.
Menurutnya, sinkronisasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas harga serta menjamin ketersediaan pangan nasional di tengah tantangan ekonomi global.
“Pemerintah daerah harus mampu menyelaraskan agenda lokal dengan kepentingan nasional, khususnya dalam menjaga ketahanan pangan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bima menjelaskan bahwa pengawasan pengendalian inflasi selama ini terus dilakukan secara konsisten melalui rapat koordinasi rutin yang telah berlangsung sejak 24 Oktober 2022. Pemerintah pusat juga menerapkan skema insentif fiskal berbasis evaluasi dan penghargaan untuk mendorong kinerja daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah daerah juga didorong untuk mengoptimalkan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk melalui alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT), guna mendukung intervensi pasar serta memperlancar distribusi bahan pangan.
“Kita mendorong agar kepala daerah juga memaksimalkan dan memanfaatkan APBD-nya untuk program-program swasembada pangan,” tegasnya.
Bima turut memberikan apresiasi kepada Bank Indonesia atas berbagai inisiatif pengendalian inflasi yang dinilai berhasil membangun integrasi sistem pangan dari hulu hingga hilir.
Ia berharap gerakan serupa dapat terus diperluas di berbagai daerah lain sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional.
“Mudah-mudahan kita kawal bersama gerakan ini agar terus berlanjut di daerah-daerah lainnya, dan Kemendagri siap untuk mendukung serta mengawal bersama-sama,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat nasional dan daerah, antara lain anggota Komisi XI DPR RI, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, jajaran Bank Indonesia, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, PT Pos Indonesia, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Melalui penguatan koordinasi lintas sektor ini, pemerintah berharap pengendalian inflasi pangan dapat berjalan lebih efektif sekaligus memperkuat fondasi menuju kemandirian pangan nasional yang berkelanjutan.(Red)*