Seputarpublik.com, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa tantangan utama dalam menghadapi perubahan iklim dan mendorong pembangunan inklusif tidak lagi berada pada aspek regulasi, melainkan pada implementasi di tingkat daerah.

Hal tersebut disampaikannya saat menyampaikan keynote speech dalam Dialog Kebijakan Nasional dan Lokakarya Social Inclusion and Resilience in Asia (SIRA) di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Menurut Bima, Indonesia telah memiliki kerangka kebijakan, regulasi, serta komitmen internasional yang kuat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan target net zero emission. Namun, berbagai instrumen tersebut belum sepenuhnya efektif diimplementasikan hingga level daerah.

“Eksekusi menjadi tantangan utama kita, dan pemerintah daerah adalah kuncinya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, meskipun indikator pembangunan menunjukkan tren positif, masih terdapat kesenjangan antara data dan kondisi di lapangan. Permasalahan tersebut antara lain disebabkan oleh lemahnya integrasi data, koordinasi lintas sektor, serta belum optimalnya perhatian terhadap kelompok rentan.

“Sering kali urgensi hanya berhenti pada tataran pelatihan, dokumen, atau formalitas dalam anggaran,” tambahnya.