Seputarpublik.com, MEDAN — Komitmen solidaritas antar daerah kembali ditunjukkan dalam upaya percepatan pemulihan pascabencana di Aceh. Sebanyak delapan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara menyatakan kesiapannya menyalurkan bantuan melalui mekanisme hibah antar daerah.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan Muhammad Tito Karnavian yang mendorong daerah tidak terdampak untuk berpartisipasi aktif membantu wilayah yang masih menghadapi dampak bencana.
Menurut Tito, kebijakan tersebut lahir dari kebutuhan nyata di lapangan, khususnya di sejumlah wilayah Aceh yang masih membutuhkan dukungan besar untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Sudah ada delapan daerah yang berkomitmen membantu. Ini bentuk gotong royong nasional untuk mempercepat pemulihan,” ujarnya dalam Musrenbang Sumut 2027 di Medan, Rabu (22/4/2026).
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri per 20 April 2026, total bantuan yang diusulkan mencapai ratusan miliar rupiah. Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang masing-masing mengusulkan Rp50 miliar, disusul sejumlah daerah lain dengan nilai bantuan berkisar Rp25 miliar hingga Rp30 miliar per daerah.
Bantuan tersebut akan difokuskan pada pembangunan hunian tetap (huntap), penyediaan lahan, serta pemulihan fungsi pemerintahan di wilayah terdampak.
Tito menegaskan bahwa nilai bantuan tersebut memiliki dampak signifikan bagi masyarakat di Aceh, mengingat kebutuhan pemulihan masih cukup besar.
“Di sana Rp25 miliar bukan angka kecil. Itu bisa untuk pembangunan hunian dan menghidupkan kembali layanan pemerintahan,” tegasnya.
Pemerintah pusat memastikan bahwa mekanisme hibah antar daerah ini akan dikawal secara ketat agar berjalan sesuai ketentuan serta tepat sasaran.
Saat ini, penanganan bencana di wilayah terdampak telah memasuki fase transisi dari tanggap darurat menuju rehabilitasi. Infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan mulai kembali berfungsi, meskipun masih memerlukan penyempurnaan.
Melalui kolaborasi lintas daerah ini, pemerintah berharap proses pemulihan di Aceh dapat berlangsung lebih cepat, efektif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat semangat gotong royong sebagai fondasi utama pembangunan nasional.(red)*