Seputarpublik.com, SUKABUMI, JABAR — Pelaksanaan proyek pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang digagas sebagai penguatan ekonomi desa mulai menjadi perhatian kalangan ahli hukum. Sejumlah dokumen yang beredar di lapangan diduga mengandung indikasi ketidakkonsistenan administratif yang berpotensi menimbulkan risiko hukum apabila tidak segera diklarifikasi.
Hal tersebut disampaikan oleh Endi Yusuf M., S.H., pengurus pusat bidang kerja sama antar lembaga IKMINDO sekaligus praktisi hukum, dalam keterangannya kepada media, Jumat (24/4/2026).
Menurutnya, hasil kajian terhadap sejumlah dokumen menunjukkan adanya dugaan beberapa tanda peringatan administratif yang perlu dicermati oleh kontraktor maupun pelaku usaha yang ingin terlibat dalam proyek berskala nasional tersebut.
“Kami melihat terdapat sejumlah indikasi ketidakkonsistenan dalam dokumen yang beredar. Hal ini perlu diklarifikasi sejak awal agar tidak menimbulkan konsekuensi hukum di kemudian hari,” ujarnya.
Program Koperasi Merah Putih sendiri merupakan bagian dari agenda strategis nasional untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dengan skala pembangunan yang luas dan nilai anggaran yang signifikan, proyek ini menarik minat berbagai pihak, termasuk kontraktor dan perusahaan jasa konstruksi.
Namun demikian, besarnya peluang ekonomi juga diiringi potensi risiko hukum yang tidak kecil. Endi menekankan pentingnya kehati-hatian dalam memahami legalitas dokumen dan mekanisme pengadaan proyek.
Ia mencontohkan, dalam beberapa dokumen ditemukan penggunaan kop surat yang menggabungkan dua entitas berbeda dalam satu identitas penerbit. Praktik tersebut diduga tidak lazim dalam tata naskah administrasi resmi.
“Dalam hukum administrasi, setiap entitas memiliki kedudukan yang berbeda. Ketidaktepatan dalam penggunaan identitas resmi dapat menimbulkan pertanyaan terkait validitas dokumen,” jelasnya.
Selain itu, ditemukan pula perbedaan identitas perusahaan dalam isi dokumen serta ketidaksesuaian lokasi proyek antar dokumen yang beredar. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pekerjaan.
“Dugaan Ketidakjelasan objek pekerjaan dapat berisiko pada pelaksanaan kontrak, bahkan berpotensi memicu sengketa di kemudian hari,” tambahnya.
Endi juga mengingatkan bahwa tidak semua pihak dapat mengklaim memiliki akses atau kewenangan dalam proyek pemerintah tanpa dasar hukum yang jelas. Ia menekankan bahwa seluruh proses pengadaan wajib melalui mekanisme resmi yang transparan dan dapat diaudit.
“Jika terdapat pihak yang menawarkan akses proyek di luar prosedur resmi, hal tersebut perlu dicermati dengan hati-hati. Transparansi adalah prinsip utama dalam pengadaan proyek pemerintah,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengimbau kontraktor dan investor untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan bisnis tanpa melakukan verifikasi menyeluruh terhadap dokumen dan proses yang ada. Keterlibatan tenaga ahli hukum dan audit internal dinilai sebagai langkah preventif yang penting.
Menurutnya, pemahaman terhadap aspek hukum menjadi kebutuhan mendasar dalam proyek berskala besar, tidak hanya untuk melindungi perusahaan, tetapi juga menjaga integritas sistem pengadaan nasional.
Di akhir keterangannya, Endi menegaskan bahwa langkah pencegahan sejak awal merupakan strategi terbaik dalam memitigasi risiko hukum.
“Melakukan kajian hukum sebelum terlibat dalam proyek adalah langkah bijak. Pencegahan selalu lebih efektif dibandingkan penyelesaian sengketa di kemudian hari,” pungkasnya.
*Sumber: Endi Yusuf M., S.H., pengurus pusat bidang kerja sama antar lembaga IKMINDO sekaligus praktisi hukum