Seputarpublik.com || JAKARTA — Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir berdialog dengan sejumlah pemimpin redaksi yang tergabung dalam Forum Pimred Multimedia Indonesia (FPRMI) dalam diskusi bertajuk “Bicara Polisi, Publik dan Media” di Jakarta Pusat, Rabu (9/9/2026).
Diskusi membahas sejumlah hal terkait perkembangan tugas dan fungsi Polri, perilaku anggota kepolisian di tengah masyarakat, hubungan Polri dengan media, serta kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Bahas Perkembangan Tugas Polri
Diskusi diawali dengan penyerahan buku Margono Djojohadikusumo: Pejuang Ekonomi dan Pendiri BNI karya Jimmy S. Harianto dan H.M.U. Kurniadi. Buku tersebut diserahkan langsung H.M.U. Kurniadi, yang juga Ketua Dewan Penasihat FPRMI, kepada Irjen Isir.
“Kita nggak akan nanya yang berat-berat,” ujar H.M.U. Kurniadi yang disambut tawa para pemimpin redaksi yang hadir.
Kurniadi menyampaikan bahwa sejumlah isu sensitif yang tengah menjadi perhatian publik tidak menjadi fokus pertanyaan dalam pertemuan tersebut. Di antaranya dinamika Polri dan Kejaksaan Agung terkait kasus Febrie Ardiansyah, keterlibatan Polri dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta isu pergantian Kapolri di penghujung tahun.
Menanggapi pembahasan mengenai perkembangan tugas Polri, Irjen Isir menjelaskan bahwa perubahan tugas dan fungsi kepolisian merupakan konsekuensi dari perubahan regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas Polri.
“Tupoksi Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan dijelaskan dalam penjelasannya. Tidak ada yang melanggar,” kata Isir.
Isir juga menegaskan bahwa penugasan anggota Polri pada kementerian maupun instansi lain tetap mengacu pada tugas pokok dan fungsi kepolisian serta permintaan dari instansi terkait.
Isir: Masih Banyak Polisi Baik
Pembahasan kemudian menyentuh persepsi publik mengenai istilah “polisi baik dan polisi jahat”.
Menurut Isir, kualitas anggota Polri dalam menjalankan tugas secara profesional menjadi salah satu faktor penting yang menentukan wajah institusi kepolisian di tengah masyarakat.
“Percayalah, masih banyak polisi baik di republik ini. Polisi yang tidak baik hanya segelintir oknum dan pimpinan berkomitmen untuk menindak oknum,” tegas Isir.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks pentingnya setiap anggota Polri menjaga profesionalisme dan menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.
Polri dan Media Sama-Sama Berkepentingan pada Publik
Diskusi juga berkembang pada hubungan antara Polri, media dan masyarakat. Ketiganya memiliki fungsi yang berbeda, namun berada dalam ruang kepentingan publik yang sama.
Dalam praktiknya, perbedaan informasi maupun sudut pandang antara kepolisian, media dan masyarakat terhadap suatu peristiwa dapat terjadi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi persepsi publik terhadap institusi kepolisian maupun pemberitaan media.
Isir menilai kontrol dari masyarakat dan media tetap diperlukan sebagai bagian dari proses evaluasi terhadap institusi kepolisian.
Menurutnya, Polri memiliki mekanisme internal untuk melakukan perbaikan serta menindak anggota yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Institusi Polri telah teruji memiliki sistem imun untuk memperbaiki dirinya sendiri,” ujar Isir.
Ia menambahkan, kontrol publik dan media justru dapat menjadi bagian penting dalam proses pembenahan institusi.
Sejumlah Tokoh Media Turut Memberikan Tanggapan
Diskusi tersebut juga mendapat tanggapan dari Komisioner Dewan Pers periode 2025–2028 Yogi Hadi Ismanto serta Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019–2022 yang juga Ketua Umum PWI Pusat masa bakti 2023–2025, Hendry Ch Bangun.
Turut memberikan tanggapan Asep Setiawan, Komisioner Dewan Pers periode 2019–2022; Nurzaman, wartawan senior sekaligus pembina FPRMI; Ketua Forum Wartawan Kebangsaan Raja Pane; Naek Pangaribuan, yang juga pernah menjadi Koordinator Wartawan Kepolisian periode 2010–2020; serta H.M.U. Kurniadi selaku Dewan Penasihat FPRMI.
Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog antara jajaran Polri dan insan media untuk membahas dinamika kepolisian, persepsi publik, serta pentingnya komunikasi dan kontrol sosial dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.(*/Red)