Seputarpublik.com, JAKARTA — Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menegaskan pentingnya diplomasi parlemen sebagai pilar strategis politik luar negeri Indonesia, khususnya dalam menghadapi konflik global, rivalitas kekuatan besar, hingga krisis kemanusiaan yang terus berkembang.
Penegasan itu disampaikan Ketua BKSAP DPR RI, Dr. H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A., dalam agenda Refleksi Kebijakan Politik Luar Negeri 2025 dan Outlook Kebijakan Politik Luar Negeri 2026 di Jakarta, Kamis (18/12/2025).
Syahrul Aidi menjelaskan, selain jalur eksekutif, politik luar negeri Indonesia juga dijalankan melalui jalur parlemen. Dalam hal ini, BKSAP berperan aktif membangun komunikasi antar-parlemen dunia, memperjuangkan kepentingan nasional, serta mengawal arah kebijakan luar negeri agar selaras dengan aspirasi masyarakat.
“Diplomasi parlemen menjadi instrumen penting untuk memastikan kepentingan Indonesia tetap terjaga di tengah dinamika global yang semakin kompleks,” ujar anggota DPR RI dari Dapil Riau II tersebut.
Dalam refleksi tahun 2025 dan proyeksi 2026, BKSAP secara aktif mengangkat sejumlah isu internasional sebagai studi kasus diplomasi parlemen. Di antaranya konflik Palestina, Sudan, dan Yaman, serta dinamika kawasan Timur Tengah yang melibatkan berbagai aktor regional, termasuk Uni Emirat Arab (UEA).
BKSAP menegaskan sikap konsisten Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina dan mendorong penyelesaian damai konflik Sudan serta Yaman melalui gencatan senjata, dialog politik, dan mekanisme multilateral. Melalui forum antar-parlemen, Indonesia terus menyuarakan agenda kemanusiaan dan stabilitas kawasan.
Sementara itu, di kawasan Indo-Pasifik, meningkatnya rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok dinilai menjadi tantangan nyata bagi pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. Syahrul Aidi menekankan Indonesia harus tetap membuka ruang kerja sama dengan semua pihak tanpa mengorbankan kemandirian nasional.
“Indonesia tidak boleh menjadi objek tarik-menarik kepentingan. Kita harus menerapkan hedging diplomacy, terbuka bekerja sama, tetapi tidak menjadi alat geopolitik pihak mana pun,” tegasnya.
Selain isu global, BKSAP menekankan bahwa keberhasilan diplomasi harus memberi manfaat langsung bagi rakyat. Karena itu, perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri, khususnya pekerja migran, menjadi agenda prioritas politik luar negeri.
Syahrul Aidi menyoroti masih rentannya pekerja migran Indonesia terhadap penipuan, perdagangan manusia, hingga deportasi paksa. Ia mendorong sistem perlindungan WNI yang lebih cepat, modern, dan berbasis perjanjian bilateral yang kuat.
Tak kalah penting, ancaman perubahan iklim dan kebencanaan juga menjadi perhatian BKSAP. Ia menyinggung banjir besar yang melanda Sumatera sebagai contoh nyata urgensi climate diplomacy dan humanitarian diplomacy, termasuk pemanfaatan teknologi satelit serta akses pendanaan mitigasi global.
“Diplomasi Indonesia ke depan harus memperkuat posisi sebagai pemimpin Global South, berorientasi pada perlindungan rakyat, serta memastikan kerja sama luar negeri memberi manfaat nyata bagi ketahanan energi, pangan, pertahanan, teknologi, hingga ruang siber,” katanya.
Menutup pernyataannya, Syahrul Aidi menegaskan diplomasi parlemen ke depan akan bergerak lebih tegas, berdampak, dan berorientasi pada hasil.
“Indonesia tidak hanya hadir dalam percaturan global, tetapi harus tampil sebagai negara yang diperhitungkan dan dihormati,” pungkasnya. [Red]