Seputarpublik.com, JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat kebijakan ketahanan pangan nasional sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan kedaulatan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (BPN), Dr. Drs. Sarwo Edhy, S.P., M.M., M.H, menegaskan bahwa penguatan ketahanan pangan merupakan langkah fundamental guna menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Menurutnya, kebijakan pangan harus dilakukan secara terpadu dan berbasis kondisi wilayah. Setiap daerah memiliki potensi sumber daya lokal, karakteristik produksi, serta kebutuhan masyarakat yang berbeda, sehingga pendekatan kebijakan tidak dapat diseragamkan.
> “Penguatan ketahanan pangan harus memperhatikan potensi sumber daya lokal agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat setempat secara berkelanjutan,” ujarnya, Kamis (29/1).
Salah satu langkah strategis pemerintah adalah penerbitan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. Kebijakan ini mendorong masyarakat untuk tidak hanya bergantung pada beras sebagai sumber karbohidrat utama. Indonesia memiliki sekitar 76 jenis komoditas karbohidrat alternatif yang berpotensi dikembangkan sebagai pengganti nasi.
Dalam mendukung kebijakan tersebut, BPN melakukan pembinaan terhadap pelaku UMKM industri pangan agar mampu memproduksi pangan alternatif berbasis komoditas lokal. Sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha terus dilakukan untuk memperluas pengembangan industri pangan non-beras.
> “Makan kenyang itu tidak harus nasi,” tegas Sarwo Edhy.
Ia juga menekankan bahwa ketahanan pangan memerlukan kebijakan berorientasi pasokan dan stabilisasi, bukan kepentingan politis. Pemerintah dituntut memperkuat produksi, memperbaiki infrastruktur distribusi, membangun sarana jalan, serta menyediakan fasilitas penyimpanan guna memperpanjang umur simpan komoditas.
Dalam menjaga stabilisasi harga dan pasokan, BPN telah menjalankan berbagai program strategis. Hingga kini, stabilisasi harga beras mencapai sekitar 900 ton, serta program SPHP Jagung sebanyak 52.000 ton pada 2025 dengan target 500.000 ton pada 2026.
Selain itu, Gerakan Pangan Murah telah digelar di 13.200 titik yang tersebar di 38 provinsi guna menjaga keterjangkauan harga bahan pangan masyarakat.
BPN juga mencatat stok beras nasional pada akhir Desember 2025 mencapai 3,3 juta ton, sebagai bagian dari upaya memastikan ketersediaan pangan strategis. Program pengentasan daerah rawan pangan pun menunjukkan progres, dengan penurunan jumlah wilayah rawan pangan dari 83 kabupaten/kota menjadi 68 kabupaten/kota.
Sarwo Edhy menegaskan, kolaborasi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat untuk menjaga stabilisasi 11 komoditas strategis, antara lain beras, jagung, kedelai, daging ayam, daging sapi/kerbau, telur, ikan, bawang, cabai, dan komoditas penting lainnya.
BPN juga mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai mampu mendorong petani dan pelaku usaha pangan semakin berdaya dalam membangun desa melalui peningkatan produksi dan distribusi hasil pertanian.
Menutup pernyataannya, Sarwo Edhy menegaskan bahwa ketahanan pangan adalah fondasi utama kemandirian bangsa.
> “Kami yakin ketahanan pangan ke depan dapat terwujud melalui kemandirian dan kedaulatan pangan, dengan memastikan pangan yang aman, tertib, dan stabil bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya.
Sebagai lembaga yang mengusung slogan “Bukan Pangan Namanya Kalau Tidak Aman”, Badan Pangan Nasional menjalankan tugas menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilisasi pangan nasional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. [Red]*