Seputarpublik.com || JAKARTA, – Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) menggelar diskusi kebangsaan yang membahas masa depan jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Jakarta, Rabu (11/11/2026). Forum tersebut menghadirkan dua pandangan berbeda mengenai jalan penyelesaian persoalan jabatan Wakil Presiden, yakni melalui pengunduran diri secara sukarela atau mekanisme pemberhentian sesuai konstitusi.
Meski terdapat perbedaan pandangan mengenai mekanisme yang harus ditempuh, peserta diskusi memiliki kesepahaman bahwa kepentingan bangsa, persatuan nasional, serta keselamatan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan kekuasaan.
Koordinator FWK, Raja Pane, mengungkapkan bahwa diskusi berlangsung dinamis dengan mempertimbangkan perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), serta proses politik dan konstitusional yang berkembang di DPR.
Menurutnya, forum membahas secara kritis konsekuensi hukum dan ketatanegaraan dari putusan pengadilan yang berkaitan dengan persoalan persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka.
Dua Putusan Pengadilan Jadi Sorotan Diskusi FWK
Dalam diskusi tersebut, peserta menyoroti Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum atau legal standing.
Namun, dalam pertimbangan hukumnya, MK menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan jenjang pendidikan SLTA atau sederajat.
Sementara itu, Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan permohonan kasasi dan menyatakan batal Surat Keterangan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah terkait penyetaraan pendidikan yang digunakan dalam persyaratan pencalonan Gibran.
Putusan MA tersebut juga mewajibkan pencabutan surat keterangan dimaksud.
Kedua putusan tersebut menjadi bahan pembahasan FWK untuk mengkaji persoalan dari perspektif hukum administrasi negara, konstitusi, demokrasi, dan kepentingan publik.
HMU Kurniadi: Pengunduran Diri Bisa Menjadi Jalan Kenegarawanan
Wartawan senior sekaligus praktisi hukum, HMU Kurniadi, berpandangan bahwa Gibran sebaiknya diberikan kesempatan untuk mengundurkan diri secara sukarela.
Menurut Ketua LKBPH PWI Pusat periode 2024–2025 tersebut, pengunduran diri dapat menjadi pilihan politik kenegarawanan yang lebih elegan untuk meredam ketegangan, menghindari polarisasi, serta mencegah semakin terbelahnya masyarakat.
Ia menilai keputusan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok merupakan sikap yang mencerminkan tanggung jawab moral seorang pemimpin.
Mahasiswa program doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro itu juga menekankan pentingnya prinsip Salus Populi Suprema Lex Esto, yang berarti keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi.
Menurutnya, kekuasaan negara bukan tujuan pada dirinya sendiri, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat, menjamin keadilan, menjaga persatuan, dan memastikan keberlangsungan demokrasi.
“Mas Wapres legowolah. Mundur adalah yang terbaik,” katanya.
Pandangan Berbeda: Gibran Harus Diproses melalui Mekanisme Konstitusi
Sementara itu, anggota diskusi yang dimotori Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Dr. Teguh Santosa, menyampaikan pandangan berbeda.
Ia menilai pengunduran diri tidak seharusnya menjadi satu-satunya pilihan. Menurutnya, demi kepastian hukum, persoalan tersebut perlu diproses melalui mekanisme konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Doktor Ilmu Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran tersebut merujuk Pasal 7A UUD 1945 yang mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal tersebut atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Selanjutnya, Pasal 7B UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian melalui usulan DPR, pemeriksaan dan putusan Mahkamah Konstitusi, hingga keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Dengan demikian, pemberhentian Wakil Presiden tidak dapat dilakukan semata-mata berdasarkan desakan politik atau tekanan opini publik, melainkan harus memenuhi alasan dan prosedur konstitusional.
“Kami berpendapat untuk kepastian hukum sebaiknya Mas Gibran tidak perlu mundur, tetapi diproses saja sesuai mekanisme konstitusi. DPR menyatakan pendapat lalu diputus ke Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya putusan Mahkamah Konstitusi dibawa ke MPR untuk ditetapkan,” katanya.
Hendry Ch Bangun: Keselamatan Rakyat Harus Menjadi Hukum Tertinggi
Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019–2022 sekaligus Ketua PWI Pusat periode 2023–2025, Hendry Ch Bangun, mengungkapkan bahwa meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai mekanisme pengakhiran jabatan Wakil Presiden, diskusi FWK mencapai satu kesepakatan penting.
Kesepakatan tersebut adalah kepentingan dan keselamatan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan kekuasaan.
Menurutnya, prinsip Salus Populi Suprema Lex Esto perlu menjadi landasan moral dan filosofis dalam menyelesaikan persoalan ketatanegaraan.
Persoalan jabatan Wakil Presiden, lanjutnya, tidak boleh dibiarkan menjadi sumber konflik politik berkepanjangan yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional dan memecah belah masyarakat.
Karena itu, FWK memandang penyelesaian persoalan tersebut harus mengedepankan kepastian hukum, kepentingan publik, serta tanggung jawab kenegarawanan.
120 Anggota DPR dari Delapan Fraksi Usulkan Hak Menyatakan Pendapat
Di tengah berlangsungnya diskusi FWK, dinamika politik di DPR juga menunjukkan perkembangan.
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Usulan tersebut telah diterima pimpinan DPR RI pada Rabu (11/11/2026) dan selanjutnya akan diproses sesuai mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan keterangan pimpinan DPR, jumlah pengusul terdiri atas 14 anggota Fraksi PDI Perjuangan, 11 anggota Fraksi Golkar, 11 anggota Fraksi Gerindra, 19 anggota Fraksi NasDem, 18 anggota Fraksi PKB, 28 anggota Fraksi PKS, satu anggota Fraksi PAN, dan 18 anggota Fraksi Partai Demokrat.
Jumlah tersebut melampaui persyaratan minimal pengusulan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana ketentuan yang berlaku.
Adapun proses selanjutnya tetap harus melalui tahapan kelembagaan DPR dan mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
FWK Tekankan Kepentingan Bangsa di Atas Kepentingan Kekuasaan
Diskusi FWK memperlihatkan bahwa persoalan ketatanegaraan tidak cukup diselesaikan melalui perdebatan politik semata, tetapi membutuhkan kepastian hukum, kedewasaan demokrasi, serta tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan.
Perbedaan pandangan mengenai pengunduran diri atau pemberhentian Wakil Presiden menjadi bagian dari dinamika demokrasi yang harus disalurkan melalui jalur konstitusional.
Bagi FWK, prinsip Salus Populi Suprema Lex Esto harus tetap menjadi pegangan bersama: keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi.
Kepentingan rakyat, persatuan nasional, dan keberlangsungan demokrasi harus berada di atas kepentingan individu maupun kelompok.
Dengan demikian, apa pun mekanisme yang ditempuh, penyelesaian persoalan ini diharapkan berlangsung secara konstitusional, bermartabat, transparan, dan tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.
*Penulis: Redaksi Seputar Publik
Sumber: Diskusi Forum Wartawan Kebangsaan (FWK)