“Pertambahan biaya akibat pekerjaan pengelasan dan pengecatan ditanggung pelaksana dan tidak dijadikan dasar perubahan kontrak (CCO/Addendum). Harga tetap mengacu pada analisa partisi kaca 5 mm rangka aluminium,” ujar Erizal dikutip dari telaah staf yang mereka buat.

Namun, penjelasan ini dinilai tidak masuk akal oleh banyak pihak. Berdasarkan survei pasar, harga pembuatan partisi aluminium bisa mencapai Rp180 juta. Sementara anggaran proyek ini hanya Rp136,5 juta untuk seluruh item pekerjaan, termasuk perbaikan tiga kamar mandi, pemasangan granit di basemen, dan lainnya.

Indikasi Perencanaan Serampangan dan Perubahan Anggaran

“Kok bisa dianggarkan aluminium dengan total nilai proyek segitu? Gak mungkin mereka gak tahu harga aluminium. Alasannya karena konsultan tidak cek lapangan juga janggal. Masa perencanaan proyek pemerintah segitu serampangan?,” ujar Aliet sapaan akrabnya.

Ia menambahkan, sistem proyek yang menggunakan swakelola makin memicu dugaan adanya perubahan anggaran setelah ramai dipertanyakan masyarakat.

“Waktu kami minta papan proyek, pemasangannya diulur-ulur. Ini patut dicurigai,” ungkapnya.

Aliet mendesak Bupati Kampar untuk memanggil Kabid Cipta Karya dan PPK yang memegang proyek ini.

“Mess Kampar di Jakarta ini wajah Pemda Kampar di ibu kota. Kalau dikerjakan serampangan, malu kita sama Pemda lain. Ini bukan cuma soal teknis, tapi soal nama baik daerah,” 

“Kalau perlu kembalikan ke aluminium dan kami tantang buka RAB. Kalau tidak akan kami laporkan penyimpangan ini,” tegas Yurnalis. (***)