Seputarpublik.com || BANDUNG – Wacana mengenai pergantian pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mulai menjadi perhatian publik. Sejumlah nama perwira tinggi Polri disebut-sebut memiliki peluang untuk menduduki posisi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), salah satunya Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Karyoto.
Di tengah wacana tersebut, dukungan terhadap Komjen Pol Karyoto muncul dari berbagai kalangan. Salah satunya disampaikan Ketua Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat, KH Juhadi Muhammad, S.H.
KH Juhadi menilai Komjen Pol Karyoto merupakan sosok pemimpin yang memiliki kapasitas, pengalaman, serta kedekatan dengan masyarakat dan kalangan ulama.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan figur pemimpin Polri yang tidak hanya memiliki kemampuan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga mampu membangun sinergi dengan berbagai elemen bangsa dalam mendukung program pembangunan nasional.
"Komjen Pol Karyoto adalah pemimpin yang memiliki pengalaman lengkap, integritas, serta kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat. Dalam berbagai penugasan strategis yang pernah diembannya, beliau selalu membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, kelompok tani, hingga organisasi kemasyarakatan," ujar KH Juhadi kepada wartawan.
Ia menilai pendekatan humanis dan kolaboratif yang selama ini ditunjukkan Karyoto dapat menjadi salah satu modal penting bagi Polri dalam menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks di masa mendatang.
KH Juhadi juga menyoroti kiprah Komjen Pol Karyoto yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri. Menurutnya, Karyoto menunjukkan perhatian terhadap berbagai program strategis nasional, termasuk penguatan ketahanan pangan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, kelompok tani, dan organisasi masyarakat.
Menurut KH Juhadi, keamanan nasional tidak hanya berkaitan dengan aspek penegakan hukum, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan stabilitas sosial, ketersediaan pangan, dan kesejahteraan masyarakat.
"Kapolri ke depan harus mampu menghadirkan Polri sebagai mitra masyarakat dalam menyukseskan berbagai program strategis pemerintah. Saya melihat hal itu ada dalam diri Komjen Pol Karyoto," katanya.
Rekam Jejak Jadi Pertimbangan
Selain pendekatan humanis, rekam jejak panjang Karyoto di institusi Polri juga dinilai menjadi salah satu alasan munculnya dukungan tersebut.
Perwira lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1990 itu telah mengabdikan diri selama lebih dari tiga dekade dan menempati berbagai posisi strategis di lingkungan Polri maupun lembaga negara lainnya.
Dalam perjalanan kariernya, Karyoto antara lain pernah bertugas di lingkungan Bareskrim Polri, menjabat sebagai Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kapolda Metro Jaya, hingga kemudian dipercaya mengemban tugas sebagai Kabaharkam Polri.
Bagi KH Juhadi, pengalaman lintas bidang tersebut menjadi modal kepemimpinan yang komprehensif untuk menghadapi berbagai tantangan Polri ke depan, mulai dari pemberantasan korupsi, penanganan kejahatan siber, peredaran narkotika, konflik sosial, hingga penguatan sistem keamanan nasional.
Lebih lanjut, ia menilai Komjen Pol Karyoto memiliki hubungan yang baik dengan kalangan ulama dan pondok pesantren, khususnya di wilayah Jawa Barat. Kedekatan tersebut dinilai dapat menjadi nilai tambah dalam membangun komunikasi antara institusi Polri dengan masyarakat.
"Komjen Pol Karyoto dikenal dekat dengan para ulama dan memiliki perhatian terhadap perkembangan pondok pesantren. Selama seorang pemimpin dekat dengan ulama, insya Allah akan amanah dalam menjalankan tugasnya," ungkapnya.
Di akhir pernyataannya, KH Juhadi berharap Presiden Prabowo Subianto dapat memilih figur terbaik yang mampu membawa Polri semakin profesional, modern, dan dicintai masyarakat.
Meski demikian, pernyataan dukungan tersebut merupakan pandangan dan aspirasi pribadi KH Juhadi. Hingga saat ini, keputusan mengenai siapa yang akan menjabat sebagai Kapolri tetap menjadi kewenangan Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Red)*