Seputar Publik / Berita

Gus Ipul Tegaskan Sekolah Rakyat Tak Dibangun di Hutan Kota UI, Lokasi Masih Diverifikasi

Kemensos, Universitas Indonesia, dan Pemprov DKI Jakarta masih memverifikasi alternatif lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat berkapasitas sekitar 3.000 siswa. Pemerintah menegaskan pembangunan harus sesuai aturan tata ruang dan tidak mengganggu fungsi ekologis hutan kota.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, saat menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Universitas Indonesia tidak akan menggunakan lahan Hutan Kota UI. Lokasi alternatif masih menunggu verifikasi bersama. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, saat menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Universitas Indonesia tidak akan menggunakan lahan Hutan Kota UI. Lokasi alternatif masih menunggu verifikasi bersama.

Seputarpublik.com || JAKARTA, – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Universitas Indonesia (UI) tidak akan menggunakan lahan Hutan Kota UI. Lokasi yang tengah dipertimbangkan merupakan area kampus yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan kota, tetapi berada di sisi wilayah Jakarta.

Penegasan tersebut disampaikan Gus Ipul untuk meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat mengenai rencana pembangunan fasilitas pendidikan tersebut. Ia memastikan pemerintah tidak akan membangun Sekolah Rakyat dengan melanggar ketentuan tata ruang maupun aturan yang berlaku.

"Kita tidak akan membangun di hutan kota, dan tidak bisa Sekolah Rakyat itu dibangun dengan melanggar aturan," ujar Gus Ipul, dikutip Antara, Rabu (18/11/2026).

Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan UI berawal dari permintaan Kementerian Sosial (Kemensos) kepada pihak universitas untuk membantu mencarikan lahan yang memungkinkan digunakan sebagai lokasi pembangunan.

Menindaklanjuti permintaan tersebut, UI menawarkan sejumlah alternatif lokasi, di antaranya lahan seluas 1,5 hektare di kawasan Rawamangun dan Cawang.

Namun, Kemensos menilai luas lahan yang ditawarkan belum mencukupi kebutuhan Sekolah Rakyat yang direncanakan memiliki kapasitas sekitar 3.000 siswa. Jumlah tersebut mencakup peserta didik jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA) dari wilayah DKI Jakarta.

UI kemudian menawarkan alternatif lahan di area kampus utama yang berada di sisi Jakarta dan berdekatan langsung dengan kawasan Hutan Kota UI.

Meski demikian, Gus Ipul menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan final mengenai lokasi pembangunan. Tim gabungan yang melibatkan Kemensos, UI, dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih perlu melakukan pengecekan lapangan serta verifikasi administrasi guna memastikan kesesuaian lahan.

Menurut Gus Ipul, pembangunan Sekolah Rakyat harus memenuhi sejumlah persyaratan. Persyaratan tersebut antara lain mencakup analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), kepastian bahwa lokasi tidak berada di kawasan rawan bencana, serta kesesuaian dengan ketentuan tata ruang.

Ia juga menyambut berbagai kritik dan masukan masyarakat terkait rencana pembangunan tersebut. Gus Ipul menyatakan aspirasi publik akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses pembahasan dan verifikasi lokasi.

"Jadi kalau ada yang kritik, ya kita ucapkan terima kasih. Yang jelas, kami menolak kalau misalnya itu di hutan kota, ya Pak Pram (Gubernur DKI Jakarta), menolak. Saya juga menolak. UI juga menolak. Ya, saya juga menolak. Nanti kita luruskan bersama," katanya.

Sebelumnya, pada Senin (16/11/2026), Gus Ipul sempat menyampaikan rencana pembangunan Sekolah Rakyat dengan menyebut kawasan Hutan Kota UI sebagai salah satu lokasi yang dipertimbangkan. Saat itu, ia menyebut kebutuhan lahan sekitar delapan hektare dari kawasan hutan kota yang luasnya mencapai lebih dari 100 hektare.

Pernyataan tersebut kemudian menjadi perhatian publik dan memunculkan kekhawatiran mengenai potensi alih fungsi kawasan ruang terbuka hijau.

Menanggapi polemik tersebut, Direktorat Humas, Media, Pemerintah, dan Internasional UI menjelaskan bahwa lahan yang ditawarkan kepada Kemensos bukan bagian dari kawasan Hutan Kota UI, melainkan berada di area kampus yang berdekatan dengan kawasan tersebut.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan tidak pernah mengusulkan Hutan Kota UI sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Menurut dia, alternatif lokasi yang diusulkan berada di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Timur.

Penolakan terhadap penggunaan kawasan hutan kota juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Ia menegaskan tidak ada rencana mengalihfungsikan Hutan Kota UI untuk pembangunan gedung.

"Tidak ada rencana itu dan saya pastikan saya sendiri tidak akan setuju penggunaan kawasan hutan kota untuk bangunan-bangunan tertentu," ujar Muhaimin.

Dengan demikian, kepastian lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan UI masih menunggu hasil verifikasi bersama. Pemerintah menegaskan bahwa pembangunan fasilitas pendidikan tersebut harus berjalan sesuai ketentuan, tanpa mengorbankan fungsi ekologis maupun keberadaan kawasan hutan kota.

*Penulis: Helmi

Tulis Komentar

Komentar