Seputar Publik Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengatakan, selama 13 tahun terakhir Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menjadi benteng utama dalam menjaga kode etik penyelenggaraan pemilu. Hal ini disampaikannya dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-13 DKPP.

"Memastikan bahwa setiap tahapan pemilu dan pemilu kada (Pilkada-red) berlangsung dengan profesional dan berintegritas," katanya di Gedung Pusat DKPP RI, Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Dalam menjalankan tugasnya, DKPP tak jarang harus menegakkan kode etik terhadap aparatur di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), bahkan hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Berkat kinerjanya, DKPP juga berhasil mengawal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 berlangsung aman dengan partisipasi pemilih yang tinggi.

Ribka menerangkan, sepanjang tahun 2024 DKPP telah menerima sekitar 790 pengaduan kode etik penyelenggara pemilu dan memeriksa sebanyak 983 penyelenggara. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pengawasan publik serta kompleksitas penyelenggaraan demokrasi di Indonesia semakin meningkat.

“DKPP memegang peranan yang strategis dalam menegakkan integritas melalui penegakan kode etik penyelenggara pemilu dan menjaga kepercayaan publik,” jelasnya.