Dalam berbagai hal, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto yang dibacakan oleh Kepala Bidang Media Massa Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Muhamad Burhan SS, M.Hum menegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan pilar utama demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, media, dan masyarakat untuk menciptakan ruang informasi yang bebas, akuntabel, dan kondusif.

“Indeks Kemerdekaan Pers adalah cerminan kualitas demokrasi kita. Angka IKP bukan sekedar statistik, melainkan gambaran nyata sejauh mana kebebasan masyarakat dapat dijamin, dilindungi, dan dijalankan secara bertanggung jawab. Tantangan yang ada harus berhadapan dengan kolaborasi dan solusi bersama, termasuk pemberitaan oleh pihak yang dilakukan yang kompeten, kredibel, dan memiliki legalitas sebagai pers, sehingga informasi yang disajikan akurat, berimbang, dan sesuai kode etik jurnalistik.”