Beranda
Seputar Publik / Berita

Ketua IPERINDO Dorong Insentif Fiskal agar Pembangunan Kapal Baru di Indonesia Makin Kompetitif

Anita Puji Utami menilai dukungan PPN, PPh, pembiayaan berbunga rendah, dan stimulus bagi perusahaan pelayaran diperlukan untuk memperkuat industri galangan kapal nasional.
Ketua Umum IPERINDO periode 2026–2030 Anita Puji Utami mendorong dukungan kebijakan fiskal dan pembiayaan untuk meningkatkan daya saing industri galangan kapal serta mendorong pembangunan kapal baru di Indonesia. Ketua Umum IPERINDO periode 2026–2030 Anita Puji Utami mendorong dukungan kebijakan fiskal dan pembiayaan untuk meningkatkan daya saing industri galangan kapal serta mendorong pembangunan kapal baru di Indonesia.

Seputarpublik.com || JAKARTA — Ketua Umum Institusi Perkapalan dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO) periode 2026–2030, Anita Puji Utami, mendorong pemerintah memperkuat dukungan kebijakan fiskal dan pembiayaan bagi industri galangan kapal nasional.

Menurut Anita, dukungan tersebut diperlukan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif sekaligus mendorong perusahaan pelayaran membangun kapal baru di dalam negeri.

Dorongan tersebut disampaikan Anita setelah Rapat Umum Anggota (RUA) IPERINDO Tahun 2026 yang membahas sejumlah agenda strategis organisasi, termasuk penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Program Kerja 2026–2030, laporan pertanggungjawaban pengurus, serta pemilihan Ketua Umum dan Dewan Pengawas.


RUA IPERINDO berlangsung dalam dua tahap, yakni secara daring pada 24 Agustus 2026 dan dilanjutkan secara tatap muka pada 26 Agustus 2026. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib dan lancar.

Dalam pemilihan Ketua Umum, Anita Puji Utami yang merupakan Direktur Utama PT Adiluhung Saranasegara Indonesia menjadi satu-satunya calon yang memenuhi persyaratan dan kemudian ditetapkan sebagai Ketua Umum IPERINDO periode 2026–2030.

IPERINDO Dorong Dukungan Fiskal


Anita mengatakan industri galangan kapal nasional masih menghadapi sejumlah tantangan yang membutuhkan dukungan kebijakan pemerintah, terutama terkait fiskal dan pembiayaan.

Ia menyebut sejumlah usulan yang dinilai dapat membantu meningkatkan daya saing industri galangan nasional, antara lain pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), penerapan PPh final, serta dukungan pembiayaan dengan suku bunga rendah.

“Industri galangan kapal masih menunggu dukungan kebijakan, terutama terkait pembebasan PPN, usulan penerapan PPh final serta dukungan pembiayaan dengan suku bunga yang rendah. Galangan kapal nasional telah melakukan investasi yang sangat besar sehingga keberlanjutan usahanya harus kita jaga bersama,” ujar Anita, yang merupakan alumni ITS Surabaya.

Menurut Anita, investasi pada industri galangan kapal memiliki karakteristik padat modal. Fasilitas produksi dan sumber daya manusia yang telah dibangun membutuhkan pemeliharaan dan keberlanjutan.

Karena itu, kesinambungan order menjadi salah satu faktor penting agar kapasitas industri galangan kapal nasional dapat dimanfaatkan secara optimal.

IPERINDO, lanjut Anita, mendorong agar galangan kapal nasional semakin mampu memenuhi kebutuhan industri pelayaran Indonesia, mulai dari maintenance and repair, refurbishment hingga pembangunan kapal baru.

“Kami ingin galangan kapal nasional semakin dipercaya untuk memenuhi kebutuhan industri pelayaran Indonesia. Kalau kemampuan tersebut tersedia di dalam negeri, mari kita manfaatkan dan membangun kapal di Indonesia. Dengan begitu, investasi yang sudah ditanamkan dapat terus berkembang sekaligus memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian nasional,” katanya.

Dorong Stimulus untuk Pembangunan Kapal Baru

Anita menilai keberpihakan terhadap industri galangan nasional perlu diikuti dengan dukungan kepada perusahaan pelayaran yang akan membangun kapal baru di Indonesia.

Menurutnya, pemerintah dapat mempertimbangkan skema insentif yang membuat pembangunan kapal baru di dalam negeri semakin menarik dan kompetitif.

“Pemerintah dapat memberikan stimulus kepada perusahaan pelayaran yang membangun kapal di Indonesia, misalnya melalui pembiayaan perbankan dengan bunga rendah untuk pembangunan kapal baru maupun skema insentif seperti cash back. Dengan dukungan tersebut, perusahaan pelayaran akan semakin terdorong membangun armadanya di galangan dalam negeri,” jelas Anita.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat membangun ekosistem yang saling menguatkan antara industri pelayaran dan industri galangan kapal.

Dengan dukungan pembiayaan, perusahaan pelayaran diharapkan memiliki ruang lebih besar untuk melakukan investasi armada. Di sisi lain, galangan kapal nasional memperoleh kesinambungan order sehingga investasi, tenaga kerja, dan fasilitas produksi yang telah dibangun dapat terus berkembang.

Galangan Nasional Dituntut Tingkatkan Daya Saing

Di sisi lain, Anita menegaskan industri galangan kapal nasional tidak hanya mengharapkan dukungan pemerintah. Menurutnya, pelaku industri juga harus melakukan transformasi dan meningkatkan daya saing.

Hal tersebut sejalan dengan semangat kepengurusan IPERINDO periode 2026–2030.

“Galangan kapal nasional juga harus terus bertransformasi. Kita harus meningkatkan kualitas pekerjaan, mempercepat delivery dan menawarkan harga yang semakin kompetitif. Dukungan pemerintah harus kita jawab dengan peningkatan kemampuan dan profesionalisme industri galangan nasional,” tegas Anita.

Menurut Anita, posisi Indonesia sebagai negara kepulauan menciptakan kebutuhan kapal yang besar. Potensi tersebut dinilai dapat menjadi kekuatan untuk memperkuat industri perkapalan nasional sekaligus mendorong pertumbuhan industri pendukung.

Penguatan industri galangan juga dinilai berpotensi membuka lapangan kerja dan meningkatkan penguasaan teknologi di dalam negeri.

“Kita ingin kebutuhan kapal Indonesia semakin banyak dipenuhi oleh industri kita sendiri. Mari bersama-sama membangun kapal di dalam negeri, memperkuat pelayaran nasional dan menjadikan industri galangan kapal sebagai salah satu kekuatan menuju kemandirian maritim Indonesia,” pungkas Anita.(Red.)*