Seputar Publik Kota Bekasi- Mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jaya) Kampus II yang berlokasi di jalan Raya Perjuangan Bekasi Utara Kota Bekasi, menggelar unjuk rasa menolak UU TNI di depan gerbang gedung DPRD Kota Bekasi, Senin (24/03/25) 

Aksi unjuk rasa berlangsung damai. Petugas keamanan baik dari kepolisian maupun Satpol PP yang jumlahnya lebih banyak dari mahasiswa peserta demo siap siaga mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam aksinya mahasiswa berorasi sambil membentangkan spanduk menyuarakan sikap mereka menolak UU TNI yang baru saja disahkan DPR RI dan mendesak untuk dibatalkan.

Setelah beberapa lama berorasi, peserta aksi akhirnya ditemui Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi Adelia Sidik. Dihadapan peserta aksi Politisi Partai Golkar ini mengapresiasi aspirasi yang disampaikan para mahasiswa sebagai hak demokrasi yang dilindungi Undang-undang.

“Terima kasih sudah menyampaikan aspirasi dan mengutarakan kenginannya ke Anggota DPRD Kota Bekasi," ucap Adelia kepada mahasiswa.

Namun, kata Adelia, perlu diketahui bahwa DPRD Kota dan Kabupaten bahkan DPRD Provinsi sekalipun tidak punya hak untuk membatalkan Undang-undang tersebut.

Menurut Adelia, pendemo menyampaikan aspirasinya ke kantor DPRD kota Bekasi sudah tepat. Namun sebagai anggota DPRD Kota Bekasi tidak memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk bisa membatalkan Undang Undang tersebut.

"Lebih tepatnya teman-teman silahkan ajukan tuntutannya ke MK (Mahkamah Konsitusi),”ungkap Adelia.

Adelia berharap, UU TNI yang gugatannya sudah masuk ke MK mudah-mudahan ada perubahan yang setidaknya bisa menenangkan hati masyarakat,” kata Adelia.

Meski demikian, Adelia bersedia menerima surat tuntutan dari para mahasiswa terkait pembatalan UU TNI.

“Saya sudah menerima surat tuntutan dari temen-temen mahasiswa, lebih lanjut aspirasinya akan saya berikan ke Ketua DPRD, kita akan tunggu arahan dari Ketua DPRD Kota Bekasi aja,” pungkasnya. 

(AZ)