Seputar Publik / Berita

HMI Kecam Wacana Relokasi Badak Jawa dari Ujung Kulon, Soroti Keputusan Menteri ESDM soal Wilayah Tambang

HMI Badko Jabodetabeka-Banten meminta pemerintah membuka kajian ilmiah dan peta penetapan wilayah pertambangan di sekitar Ujung Kulon. Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo dinilai harus dikaji secara transparan dengan mengutamakan keselamatan satwa langka dan kelestarian kawasan konservasi.
HMI Badko Jabodetabeka-Banten menyuarakan penolakan terhadap wacana relokasi Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon. HMI juga meminta transparansi pemerintah terkait penetapan wilayah pertambangan di sekitar kawasan konservasi tersebut. HMI Badko Jabodetabeka-Banten menyuarakan penolakan terhadap wacana relokasi Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon. HMI juga meminta transparansi pemerintah terkait penetapan wilayah pertambangan di sekitar kawasan konservasi tersebut.

Seputarpublik.com || BANTEN, – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi (Badko) Jabodetabeka-Banten mengecam keras wacana pemindahan atau relokasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari habitat alaminya di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, menuju Taman Nasional Alas Purwo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

HMI menilai, wacana relokasi satwa langka tersebut harus dikaji secara komprehensif, transparan, serta berdasarkan penelitian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sorotan tersebut semakin menguat menyusul munculnya informasi mengenai penetapan sejumlah wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon sebagai bagian dari Wilayah Pertambangan (WP) Provinsi Banten melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Ketua Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) HMI Badko Jabodetabeka-Banten, Entis Sumantri, menegaskan bahwa masa depan Badak Jawa dan kelestarian ekosistem Taman Nasional Ujung Kulon tidak boleh diputuskan secara terburu-buru tanpa keterbukaan informasi serta pertimbangan ilmiah yang matang.

"Persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Badak Jawa merupakan salah satu spesies paling langka di dunia, sementara Taman Nasional Ujung Kulon merupakan habitat alaminya yang memiliki nilai ekologis, historis, dan konservasi sangat tinggi. Oleh karena itu, setiap wacana pemindahan harus didasarkan pada penelitian ilmiah yang mendalam, bukan sekadar pertimbangan sepihak," tegas Entis, Selasa (17/11/2026).

Menurutnya, pemerintah pusat, khususnya Presiden Republik Indonesia, Kementerian Kehutanan, serta kementerian dan lembaga terkait, seharusnya lebih mengoptimalkan keberadaan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) sebagai kawasan pendukung perlindungan, pengembangbiakan, dan konservasi Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon.

Ia menjelaskan, pembangunan JRSCA oleh pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ditujukan untuk mendukung perlindungan dan pelestarian Badak Jawa. Karena itu, keberadaan kawasan tersebut perlu dioptimalkan sebagai salah satu langkah strategis dalam menjaga kelangsungan hidup satwa langka tersebut.

"Yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah mengoptimalkan JRSCA yang telah dibangun sebagai bagian dari upaya perlindungan Badak Jawa, bukan justru mengedepankan wacana relokasi ke Taman Nasional Alas Purwo. Pemerintah harus menjelaskan secara terbuka apa dasar dan urgensi kebijakan pemindahan tersebut," ujar Entis.

Ia juga mengingatkan bahwa pengalaman sejarah letusan Gunung Krakatau pada 1883 maupun bencana tsunami Selat Sunda pada 2018 perlu menjadi bahan evaluasi ilmiah dalam merumuskan kebijakan konservasi.

Namun, menurutnya, pengalaman tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan potensi ancaman bencana pada masa mendatang maupun menutup ruang pembahasan terhadap berbagai alternatif kebijakan konservasi.

"Yang kami persoalkan bukan semata-mata gagasan penyelamatan Badak Jawa, melainkan bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan. Jangan sampai masyarakat hanya diberikan narasi mengenai ancaman bencana, tetapi tidak mendapatkan penjelasan mengenai hasil penelitian dan alternatif kebijakan konservasi yang tersedia," tambahnya.

HMI Soroti Keputusan Menteri ESDM tentang Wilayah Pertambangan

Lebih lanjut, Entis menyoroti Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten yang disebut ditetapkan pada 12 Februari 2026 oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Menurutnya, wacana relokasi Badak Jawa yang muncul bersamaan dengan informasi penetapan wilayah pertambangan di sekitar kawasan Ujung Kulon menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Terutama mengenai kemungkinan adanya keterkaitan antara kebijakan konservasi tersebut dengan kepentingan pengembangan proyek pertambangan.

Ia menilai, penetapan wilayah pertambangan yang berdasarkan informasi peta lampirannya mencakup sejumlah kawasan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.

Penjelasan tersebut, kata Entis, perlu mencakup lokasi, koordinat, batas wilayah, komoditas pertambangan, serta status hukum kawasan yang ditetapkan.

"Ini menjadi persoalan serius yang harus diklarifikasi oleh Kementerian ESDM. Pemerintah harus menjelaskan secara terbuka apakah wilayah yang masuk dalam peta pertambangan tersebut bersinggungan dengan kawasan konservasi, zona penyangga, atau hanya berada di wilayah perairan di sekitarnya. Jangan sampai ada tumpang tindih kebijakan yang berpotensi mengancam kelestarian lingkungan," tegas Entis.

Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi mengenai penetapan Wilayah Pertambangan (WP), Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), maupun Wilayah Pencadangan Negara (WPN) untuk menghindari kesalahpahaman dan keresahan masyarakat.

Entis mengingatkan bahwa penetapan suatu wilayah sebagai wilayah pertambangan tidak serta-merta menjadi legitimasi untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi.

Setiap aktivitas pertambangan, menurutnya, tetap harus memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kesesuaian tata ruang, perlindungan kawasan konservasi, persyaratan perizinan, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Meski demikian, ia mempertanyakan apakah pemerintah telah melakukan kajian lingkungan dan koordinasi lintas kementerian secara memadai sebelum menetapkan kebijakan tersebut.

"Kami tidak ingin muncul dugaan di tengah masyarakat bahwa wacana relokasi Badak Jawa memiliki keterkaitan dengan kepentingan pembukaan akses pertambangan di sekitar Ujung Kulon. Dugaan ini harus dijawab pemerintah melalui data, dokumen, dan penjelasan resmi. Jangan biarkan masyarakat kehilangan kepercayaan akibat tidak adanya transparansi kebijakan," katanya.

Ujung Kulon Bukan Sekadar Ikon Pandeglang, tetapi Warisan Dunia

Entis menegaskan bahwa Taman Nasional Ujung Kulon bukan sekadar ikon Kabupaten Pandeglang maupun Provinsi Banten. Kawasan tersebut memiliki nilai penting bagi keberlangsungan keanekaragaman hayati dunia sekaligus merupakan warisan alam yang harus dijaga untuk generasi mendatang.

Taman Nasional Ujung Kulon telah ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO (Natural World Heritage Site) pada 1991. Pengakuan internasional tersebut menunjukkan pentingnya menjaga keutuhan ekosistem, habitat, serta keanekaragaman hayati yang terdapat di kawasan konservasi tersebut.

"Badak Jawa bukan hanya simbol Kabupaten Pandeglang, tetapi juga bagian dari identitas dan kebanggaan masyarakat Banten. Ini merupakan warisan alam yang harus dijaga dan diwariskan kepada generasi mendatang. Jangan sampai kepentingan ekonomi jangka pendek mengorbankan kekayaan ekologis yang tidak dapat tergantikan," ujarnya.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan, akademisi, aktivis lingkungan, hingga seluruh masyarakat Kabupaten Pandeglang untuk bersama-sama mengawal perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon.

Menurutnya, pembangunan daerah harus tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan dan tidak boleh mengorbankan kawasan konservasi yang menjadi salah satu penyangga kehidupan masyarakat.

"Kami sebagai bagian dari masyarakat sipil dan putra daerah Banten tidak akan tinggal diam apabila terdapat kebijakan pemerintah yang berpotensi mengancam kelestarian Taman Nasional Ujung Kulon. Kami meminta pemerintah membuktikan komitmennya terhadap perlindungan lingkungan dan konservasi satwa langka melalui kebijakan yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan," tandasnya.

HMI Siapkan Konsolidasi Akbar dan Langkah Konstitusional

Sebagai langkah lanjutan, HMI Badko Jabodetabeka-Banten berencana menggelar konsolidasi akbar bersama berbagai elemen masyarakat, organisasi kepemudaan, dan mahasiswa untuk menyatukan sikap serta mengawal persoalan tersebut.

Selain itu, HMI menyatakan akan melakukan kajian terhadap Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 dan menyampaikan aspirasi melalui jalur konstitusional.

Langkah tersebut mencakup rencana audiensi dengan kementerian terkait serta aksi penyampaian pendapat di muka umum apabila diperlukan.

"Kami akan terus mengawal persoalan ini. Ujung Kulon harus tetap menjadi rumah bagi Badak Jawa dan seluruh keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Jangan gadaikan warisan alam Banten demi kepentingan segelintir pihak," tutup Entis Sumantri.(Redaksi.)*

Tulis Komentar

Komentar