Rakor menemukan sejumlah tantangan utama, antara lain: 351 lokasi blank spot, penundaan 1.338 usulan BTS, 119 izin masih belum terselesaikan, serta kualitas broadband yang belum merata meski infrastruktur FO telah mencapai 22.732 km. Faktor listrik juga menjadi isu penting, dimana masih ada sekitar 500 desa/dusun belum teraliri jaringan PLN.

Rapat tersebut menghasilkan sejumlah langkah tindak lanjut yang harus segera dijalankan. Komdigi dan BAKTI sepakat mempercepat pembangunan jaringan internet dengan menuntaskan proses perizinan lahan, memperbaiki sistem aplikasi pelaporan daerah terkait blank spot melalui SIGNAL dan PASTI, serta mengoptimalkan skema pendanaan yang tersedia untuk pembangunan BTS di titik-titik blank spot. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga didorong untuk mempercepat sinkronisasi data serta penyelesaian usulan dan perizinan di tingkat kabupaten/kota agar pembangunan dapat berlangsung lebih cepat dan terkoordinasi.. 

Dengan hasil rapat ini, Kemenko Polkam menegaskan bahwa pemerataan konektivitas internet di Kalimantan Barat harus menjadi prioritas pemerintah, melalui kolaborasi erat antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor industri telekomunikasi. Langkah ini diharapkan menjadi tonggak menuju Kalimantan Barat terkoneksi penuh, Indonesia terkonsolidasi digital, dan kedaulatan digital yang semakin kokoh.***