Seputarpublik.com || JAKARTA BARAT, – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Barat bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) melakukan kunjungan silaturahmi dan koordinasi ke Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jakarta Barat, Senin (9/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Gedung DPD PKS Jakarta Barat tersebut membahas pemutakhiran data partai politik berkelanjutan tahun 2026 sekaligus persiapan menghadapi tahapan Pemilu 2029.
Kunjungan tersebut dihadiri Ketua dan jajaran anggota KPU Jakarta Barat, perwakilan Bawaslu, serta Kesbangpol Jakarta Barat. Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Ketua DPD PKS Jakarta Barat, H. Narman Syah, S.H., bersama jajaran pengurus.
Narman menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan inisiatif koordinasi yang dilakukan oleh jajaran penyelenggara pemilu.
"Kami mengucapkan Ahlan wa Sahlan, selamat datang di Kantor DPD PKS Jakarta Barat. Kami sangat mengapresiasi dan menyambut baik kunjungan silaturahmi serta agenda koordinasi ini," kata Narman.
Menurutnya, silaturahmi antarpimpinan lembaga memiliki arti penting dalam membangun komunikasi dan sinergi untuk menjaga kualitas demokrasi.
Ia menegaskan, bagi PKS, politik bukan sekadar kontestasi atau perebutan suara, melainkan instrumen pelayanan kepada masyarakat, pendidikan politik, serta ikhtiar bersama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat yang jujur, adil, dan berintegritas.
"KPU sebagai penyelenggara pemilu memegang peran sentral dan mulia dalam menjaga marwah demokrasi di wilayah Jakarta Barat," ungkapnya.
Narman juga menegaskan komitmen PKS Jakarta Barat untuk mendukung seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
"Pertama, kami siap mendukung seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu/pilkada yang transparan, profesional, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya.
Selain itu, PKS Jakarta Barat berkomitmen membangun komunikasi aktif, konstruktif, dan kooperatif dengan KPU Jakarta Barat, termasuk dalam hal pemutakhiran data pemilih, edukasi politik masyarakat, serta kepatuhan terhadap regulasi kepemiluan.
Narman meyakini kualitas demokrasi yang baik akan melahirkan kepemimpinan dan kebijakan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Kami juga membuka pintu seluas-luasnya untuk masukan, arahan, serta koordinasi teknis dari KPU Jakarta Barat agar setiap proses demokrasi di wilayah kita berjalan damai, partisipatif, dan bermartabat," pungkasnya.
KPU Ungkap 43 Data Anggota PKS Perlu Diperbarui
Sementara itu, Ketua KPU Jakarta Barat, Endang Istianti, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari koordinasi pemutakhiran data partai politik berkelanjutan tahun 2026.
Dalam kesempatan tersebut, KPU menyampaikan hasil sinkronisasi data keanggotaan PKS Jakarta Barat dengan data pemilih di wilayah Jakarta Barat.
"Kami menyampaikan beberapa updating hasil sinkronisasi data anggota partai politik PKS Jakarta Barat dengan data pemilih di Jakarta Barat," kata Endang.
Berdasarkan hasil sinkronisasi tersebut, terdapat 43 data anggota PKS Jakarta Barat yang perlu diperiksa dan diperbarui.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 23 orang tercatat telah meninggal dunia, sedangkan 20 orang lainnya telah pindah domisili dan tidak lagi tinggal di wilayah Jakarta Barat.
"Karena 23-nya sudah meninggal, kemudian 20-nya sudah pindah domisili tidak lagi tinggal di Jakarta Barat," ungkapnya.
Meski demikian, Endang menegaskan bahwa secara keseluruhan jumlah keanggotaan PKS Jakarta Barat yang tercatat di KPU masih memenuhi ketentuan dan berada di atas jumlah yang dipersyaratkan.
"Secara keseluruhan PKS Jakarta Barat memiliki keanggotaan yang sudah lebih dari cukup," tandasnya.
Endang juga mengimbau masyarakat agar mulai meningkatkan kepedulian terhadap perkembangan informasi kepemiluan, meskipun pelaksanaan Pemilu 2029 masih beberapa tahun mendatang.
Menurutnya, masyarakat perlu mengikuti perkembangan tahapan, regulasi, serta informasi terkait demokrasi agar dapat berpartisipasi secara aktif.
"Meskipun pemilu masih lama, masih 2029, tapi mulai tahun depan tahapannya akan dimulai. Kami mengimbau seluruh masyarakat DKI Jakarta untuk selalu aware dan mengikuti updating terkait dengan demokrasi dan pemilu di DKI Jakarta dan Indonesia," ujarnya.
Bawaslu Soroti Kesiapan SDM Pengawas Pemilu 2029
Dalam pertemuan tersebut, Koordinator Divisi Organisasi, SDM, dan Diklat Bawaslu Jakarta Barat, Fitriani, turut menyampaikan gambaran tantangan pengawasan pada Pemilu 2029.
Ia mengungkapkan bahwa pada Pemilu 2024 terdapat sebanyak 7.169 tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah Jakarta Barat.
Menurut Fitriani, jumlah tersebut menjadikan Jakarta Barat sebagai wilayah dengan jumlah TPS terbesar kedua di Provinsi DKI Jakarta dan secara nasional, sebagaimana disampaikan dalam pertemuan tersebut.
Besarnya jumlah TPS menjadi salah satu perhatian dalam mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) pengawas pemilu untuk menghadapi penyelenggaraan Pemilu 2029.
Fitriani juga menekankan pentingnya peran partai politik dalam mendukung pengawasan di tingkat TPS melalui kaderisasi, pembinaan, serta peningkatan kapasitas kader.
"Partai politik sebagai bagian dari pengawasan di tingkat TPS untuk melakukan kaderisasi dan melalui proses pembinaan dan persiapan di bimbingan teknik partai politik ke depan," ungkapnya.
Pertemuan silaturahmi dan koordinasi antara KPU, Bawaslu, Kesbangpol, dan PKS Jakarta Barat tersebut diharapkan semakin memperkuat komunikasi serta sinergi antarlembaga dan partai politik.
Pemutakhiran data partai politik, peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawas, serta edukasi politik masyarakat menjadi bagian penting dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu 2029.
Melalui koordinasi yang berkelanjutan, seluruh pihak diharapkan dapat mendukung terciptanya proses demokrasi yang transparan, partisipatif, profesional, dan berintegritas.
*(Penulis: Helmi.)