Beranda
Seputar Publik / Berita

Kumala Pandeglang Tolak Relokasi Badak Jawa, Pemerintah Diminta Selamatkan Habitat Asli di Ujung Kulon

Soroti risiko keselamatan satwa dan evaluasi kasus kematian Badak Jawa Musofa, Kumala mendesak kajian ilmiah independen sebelum pemerintah mengambil keputusan pengembangan habitat kedua di Alas Purwo.
Kumala Perwakilan Pandeglang menyatakan penolakan terhadap wacana relokasi Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo sebelum adanya kajian ilmiah independen yang menjamin kelayakan habitat dan keselamatan satwa langka tersebut.(Foto Dok./Des. By AI). Kumala Perwakilan Pandeglang menyatakan penolakan terhadap wacana relokasi Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo sebelum adanya kajian ilmiah independen yang menjamin kelayakan habitat dan keselamatan satwa langka tersebut.(Foto Dok./Des. By AI).

Seputarpublik.com || PANDEGLANG, – Wacana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) di Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, menuai perhatian Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) Perwakilan Pandeglang.

Ketua Kumala Perwakilan Pandeglang Masa Juang 2026–2027, Sahrul Muhtarom, menyatakan keberatan terhadap rencana relokasi Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, apabila pemindahan tersebut dijadikan solusi utama tanpa didahului kajian ekologis yang komprehensif dan jaminan keselamatan satwa.

Menurut Sahrul, Badak Jawa bukan sekadar satwa langka yang dapat dipindahkan dari satu kawasan ke kawasan lain. Keberadaan spesies tersebut memiliki keterikatan dengan ekosistem dan habitat alaminya di Taman Nasional Ujung Kulon.

Karena itu, setiap kebijakan konservasi harus mempertimbangkan keseimbangan ekosistem, karakteristik habitat, perilaku satwa, serta keberlangsungan populasi dalam jangka panjang.

"Kami secara tegas menolak apabila relokasi Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo dipaksakan menjadi solusi konservasi. Jangan sampai atas nama penyelamatan, negara justru mengambil langkah yang berpotensi menghadirkan ancaman baru bagi keberlangsungan spesies yang sudah berada di ambang kepunahan. Konservasi bukan sekadar memindahkan satwa, tetapi memastikan satwa tersebut mampu hidup, beradaptasi, dan berkembang biak secara alami," tegas Sahrul kepada awak media, Selasa (17/11/2026).

Kasus Musofa Jadi Bahan Evaluasi Konservasi

Sahrul juga mengingatkan pemerintah agar menjadikan pengalaman translokasi Badak Jawa bernama Musofa ke kawasan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) di dalam TNUK pada November 2025 sebagai bahan evaluasi serius.

Musofa dilaporkan mengalami penurunan kondisi kesehatan setelah proses translokasi dan dinyatakan mati pada 7 November 2025. Berdasarkan keterangan resmi Balai TNUK, hasil pemeriksaan menunjukkan adanya penyakit kronis pada sejumlah organ serta infeksi parasit.

Menurut Sahrul, peristiwa tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan teknis dalam proses konservasi. Evaluasi menyeluruh diperlukan, mulai dari pemeriksaan kesehatan, kesiapan individu satwa, prosedur penanganan, risiko transportasi, hingga sistem pemantauan setelah pemindahan.

"Jika pemindahan dalam satu kawasan konservasi saja menyisakan pengalaman tragis seperti kasus Musofa, maka pemerintah harus jauh lebih berhati-hati ketika berbicara mengenai pemindahan lintas pulau. Kami tidak sedang menyimpulkan bahwa pemindahan menjadi penyebab tunggal kematian Musofa. Namun, peristiwa tersebut merupakan alarm serius bahwa setiap tindakan terhadap Badak Jawa memiliki risiko besar yang tidak boleh diremehkan," ujarnya.

Sahrul menegaskan, evaluasi tersebut penting agar setiap kebijakan konservasi benar-benar mengutamakan keselamatan dan keberlangsungan hidup satwa yang dilindungi.

Minta Kajian Ekologis Alas Purwo Dibuka ke Publik

Lebih lanjut, Sahrul menilai ancaman bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, dan aktivitas vulkanik di sekitar kawasan Ujung Kulon, memang harus menjadi perhatian dalam strategi konservasi Badak Jawa.

Namun, menurutnya, mitigasi risiko tidak boleh hanya berorientasi pada pemindahan populasi. Pemerintah juga harus memastikan bahwa kawasan yang dipertimbangkan sebagai habitat kedua benar-benar memiliki kelayakan ekologis.

Sejumlah aspek yang perlu dikaji antara lain ketersediaan pakan alami sepanjang tahun, daya dukung habitat, sumber air, kesesuaian ruang jelajah, tempat berkubang, kondisi vegetasi, potensi penyakit, interaksi dengan satwa lain, hingga kemungkinan konflik dengan masyarakat sekitar.

Seluruh aspek tersebut, menurut Sahrul, harus dijawab melalui penelitian ilmiah dan penilaian para ahli, bukan sekadar asumsi bahwa kawasan taman nasional secara otomatis sesuai menjadi habitat Badak Jawa.

"Jangan sampai pemerintah terlalu fokus menghitung risiko bencana di Ujung Kulon, tetapi justru mengabaikan risiko ekologis di lokasi tujuan. Memindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo bukan berarti persoalan konservasi selesai. Justru pemerintah harus membuktikan bahwa kawasan tersebut benar-benar mampu menopang kehidupan dan reproduksi Badak Jawa secara berkelanjutan," tambahnya.

Kumala Perwakilan Pandeglang berpandangan bahwa persoalan mendasar konservasi Badak Jawa tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab negara dalam menjaga habitat alaminya.

Karena itu, pemerintah didorong untuk memprioritaskan penguatan pengawasan kawasan, pencegahan perburuan liar, pemulihan ekosistem, pemantauan populasi berbasis teknologi, pengendalian spesies invasif, serta peningkatan kapasitas pengelolaan Taman Nasional Ujung Kulon.

Sahrul juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal, akademisi, organisasi lingkungan, pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat sipil dalam setiap proses pengambilan kebijakan yang menyangkut masa depan Badak Jawa.

"Jangan sampai persoalan mendasar di Ujung Kulon belum diselesaikan, tetapi pemerintah justru lebih dahulu berbicara tentang memindahkan badaknya. Kalau memang ancaman bencana menjadi alasan utama, lalu sejauh mana kesiapan pemerintah memperkuat sistem mitigasi, pengawasan, dan perlindungan habitat di Ujung Kulon? Jangan sampai pemindahan menjadi jalan pintas untuk menghindari pekerjaan besar yang seharusnya dilakukan negara," ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa keberadaan Badak Jawa juga memiliki nilai ekologis, historis, dan identitas bagi masyarakat Pandeglang. Oleh sebab itu, masyarakat daerah harus dilibatkan dan diberikan ruang dalam setiap pembahasan kebijakan konservasi yang menyangkut masa depan kawasan Ujung Kulon.

Kumala Dorong Pengembangan Habitat Kedua Berbasis Kajian Ilmiah

Kumala Perwakilan Pandeglang memahami bahwa pengembangan habitat kedua merupakan salah satu strategi konservasi yang dapat dipertimbangkan untuk mengurangi risiko kepunahan akibat terkonsentrasinya populasi Badak Jawa pada satu kawasan.

Namun, organisasi tersebut menegaskan bahwa pengembangan habitat kedua harus dibedakan dari keputusan memindahkan individu Badak Jawa secara tergesa-gesa.

Sikap tersebut juga disampaikan dengan mempertimbangkan keterangan resmi Kementerian Kehutanan melalui siaran pers tertanggal 16 November 2026. Pemerintah menyatakan penjajakan Taman Nasional Alas Purwo sebagai salah satu kemungkinan lokasi habitat kedua masih membutuhkan kajian ilmiah menyeluruh.

Kementerian Kehutanan juga menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan teknis mengenai pemindahan Badak Jawa, termasuk penetapan lokasi, jumlah individu, metode, maupun waktu pelaksanaan.

Atas dasar itu, Kumala Perwakilan Pandeglang menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah:

1. Menolak relokasi Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo sebelum tersedia kajian ilmiah independen yang membuktikan kelayakan ekologis dan menjamin keselamatan satwa.

2. Mendesak Kementerian Kehutanan membuka hasil kajian beserta dasar pertimbangan, analisis risiko, dan dokumen perencanaan pengembangan habitat kedua kepada publik.

3. Mendorong evaluasi menyeluruh terhadap proses translokasi Badak Jawa, khususnya dengan menjadikan kasus kematian Musofa sebagai bahan pembelajaran dan evaluasi konservasi.

4. Memprioritaskan perlindungan habitat alami melalui penguatan pengawasan, pemulihan ekosistem, dan peningkatan daya dukung kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.

5. Melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk akademisi, ahli konservasi, masyarakat lokal, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil dalam perumusan kebijakan.

6. Memastikan pengembangan habitat kedua tidak mengurangi komitmen negara, baik dari sisi anggaran maupun tanggung jawab terhadap perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon.

Menutup pernyataannya, Sahrul menegaskan bahwa penyelamatan Badak Jawa harus menjadi prioritas utama dan tidak boleh dilakukan melalui kebijakan yang terburu-buru tanpa kepastian ilmiah.

"Ujung Kulon bukan sekadar kawasan konservasi di atas peta. Ia adalah rumah terakhir Badak Jawa di dunia. Jangan sampai kita terlalu sibuk merencanakan rumah baru, sementara rumah terakhirnya belum benar-benar kita selamatkan. Kami tidak menolak inovasi konservasi, tetapi kami menolak kebijakan yang mempertaruhkan keselamatan Badak Jawa tanpa kepastian ilmiah. Menyelamatkan Badak Jawa berarti menyelamatkan habitatnya, bukan sekadar memindahkan keberadaannya," tutup Sahrul Muhtarom.(Redaksi.)*