Melalui sistem pembayaran digital yang terintegrasi, Tito berharap pajak yang dibayarkan oleh konsumen dapat langsung masuk ke rekening pemerintah daerah tanpa harus melalui proses pengumpulan oleh pelaku usaha. Ia menilai langkah ini mampu mencegah potensi kebocoran penerimaan serta meningkatkan PAD secara signifikan.

Mendagri juga mencontohkan keberhasilan Kabupaten Badung di Bali yang mampu mencapai kemandirian fiskal melalui kekuatan sektor hospitality pariwisata seperti hotel dan restoran.

Dengan PAD yang kuat, daerah tersebut dinilai tetap stabil meskipun terjadi pengurangan Dana Transfer ke Daerah dari pemerintah pusat.

Dalam kesempatan tersebut, Tito melihat potensi besar bagi Kepulauan Riau untuk mengembangkan sistem serupa, khususnya di kawasan Batam, Tanjungpinang, Bintan, dan Karimun yang memiliki sektor hospitality dan pariwisata berkembang pesat.

Menurutnya, kawasan tersebut berpotensi menjadi destinasi MICE (Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition) unggulan nasional, sejajar dengan Jakarta, Bali, Yogyakarta, dan Surabaya.

“Ini kalau bisa dibuat sistem seperti itu, nasional atau inisiatif daerah sendiri silakan. Intinya tidak bocor, PAD akan kuat, sehingga daerah bisa mandiri secara fiskal,” pungkasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti beserta jajaran kepala BPS se-Sumatera, Gubernur Kepri Ansar Ahmad beserta Ketua TP PKK Provinsi Kepri, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri, serta Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kepri.

Selain itu, acara juga dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kepri serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.(red)*