Seputarpublik.com || JAKARTA, – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melakukan penertiban terhadap 11 korporasi pemegang Hak Guna Usaha (HGU) yang terindikasi terkait kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Penertiban tersebut dilakukan melalui evaluasi terhadap hak guna usaha perusahaan, dengan sejumlah langkah penanganan, mulai dari pencabutan seluruh HGU, pencabutan sebagian hak, hingga penghentian perpanjangan atau pembaruan HGU.
Nusron menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut koordinasi antara Kementerian ATR/BPN dan Bareskrim Polri terkait dugaan keterlibatan sejumlah korporasi dalam peristiwa karhutla.
"Ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya," ujar Nusron dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Ia mengungkapkan, berdasarkan penelusuran kepemilikan manfaat atau beneficial ownership, sejumlah perusahaan tersebut diketahui memiliki keterkaitan dengan investor dari Korea Selatan, Malaysia, Singapura, dan Indonesia.
Berdasarkan hasil evaluasi, penanganan terhadap 11 korporasi tersebut dibagi ke dalam lima kelompok kebijakan.
Tiga Perusahaan Terancam Pencabutan Seluruh HGU
Kelompok pertama adalah perusahaan yang akan dikenai pencabutan seluruh hak guna usaha.
Ketiga perusahaan tersebut meliputi PT MIB dengan luas HGU 4.000 hektare di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan; PT RKA seluas 11.558,11 hektare di Kabupaten Melawi; serta PT SKM yang memiliki dua bidang HGU dengan luas masing-masing 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Langkah pencabutan tersebut mempertimbangkan sejumlah faktor, antara lain luas lahan terbakar yang mencapai lebih dari 50 persen, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, kejadian kebakaran berulang, serta dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pemberian hak.
Eks HGU PT BSLT Tidak Diperpanjang
Kelompok kedua menyangkut eks HGU PT BSLT seluas 2.300 hektare di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
Pemerintah tidak akan memperpanjang atau memperbarui hak tersebut karena masa berlaku HGU perusahaan telah berakhir pada 2020.
Tiga Perusahaan Tidak Akan Diberikan HGU
Kelompok ketiga meliputi PT ANI dengan luas lahan 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, serta PT AER seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang.
Terhadap ketiga perusahaan tersebut, pemerintah menyatakan tidak akan memberikan hak guna usaha.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk membahas kemungkinan pencabutan izin usaha perkebunan milik ketiga perusahaan tersebut.
Pencabutan Sebagian HGU PT SAE
Kelompok keempat adalah kebijakan pencabutan sebagian hak guna usaha terhadap PT SAE yang berlokasi di Kabupaten Landak, dengan luas lahan yang menjadi objek penertiban mencapai 1.510,2639 hektare.
Langkah ini menjadi bagian dari evaluasi pemerintah terhadap pemanfaatan lahan dan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan pemberian hak guna usaha.
Adapun rincian kelompok kelima serta perkembangan lebih lanjut penanganan 11 korporasi tersebut masih perlu merujuk pada keterangan resmi Kementerian ATR/BPN.
Kebijakan penertiban ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mengevaluasi kepatuhan pemegang HGU sekaligus memperkuat pengawasan terhadap pemanfaatan lahan perkebunan yang berkaitan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan.
*(Penulis: Gamaliel.)