Seputarpublik.com || SOLOK, SUMATERA BARAT — Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Solok dan Kota Solok terus dilakukan. Infrastruktur, kebutuhan hunian tetap, pengendalian banjir, serta pemulihan 115 hektare sawah terdampak menjadi sejumlah agenda yang mendapat perhatian utama.
Prioritas tersebut dibahas dalam monitoring dan evaluasi yang dilakukan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera di Kabupaten Solok dan Kota Solok, Kamis (13/8/2026).
Tim yang dipimpin Kepala Posko Nasional Satgas PRR Irjen Pol Wahyu Bintono Hari Bawono meninjau sejumlah lokasi terdampak sekaligus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Forkopimda, BPBD, dan organisasi perangkat daerah terkait.
Realisasi Infrastruktur Kabupaten Solok Masih Rendah
Kabupaten Solok telah memperoleh dukungan Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp144 miliar untuk mendukung pemulihan pascabencana.
Berdasarkan hasil monitoring, realisasi sektor kesehatan telah mencapai 91 persen dari alokasi lebih dari Rp6 miliar. Sektor ekonomi terealisasi sekitar 57 persen dari alokasi Rp45 miliar.
Sementara itu, realisasi bidang pendidikan baru sekitar 6–7 persen dari alokasi lebih dari Rp3 miliar. Bidang infrastruktur juga masih sekitar 6,7 persen dari alokasi lebih dari Rp88 miliar.
Satgas PRR menyebut salah satu kendala pelaksanaan proyek infrastruktur adalah proses penyesuaian harga satuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang belum selesai. Kondisi tersebut berdampak pada proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan fisik.
Kepala Posko Nasional Satgas PRR meminta pemerintah daerah segera menyelesaikan dokumen tersebut agar proyek dapat masuk ke tahapan pengadaan elektronik.
“Penyesuaian harga satuan dan RAB harus segera dituntaskan. Sisa waktu tahun anggaran perlu dimanfaatkan secara disiplin karena anggaran infrastruktur ini berkaitan langsung dengan pemulihan konektivitas dan pelayanan masyarakat,” kata Wahyu.
259 Keluarga Membutuhkan Hunian Tetap
Selain infrastruktur, kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat terdampak juga menjadi perhatian.
Sebanyak 259 keluarga di Kabupaten Solok disebut membutuhkan hunian tetap karena rumah mereka mengalami kerusakan berat. Namun, kuota awal pembangunan hunian tetap saat ini baru mencakup 60 unit.
Satgas mendorong Pemkab Solok segera mengajukan tambahan kuota sebanyak 199 unit kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Pemerintah daerah juga didorong mempercepat legalitas pemanfaatan 50 unit Rusun Nelayan di Nagari Muaro Pingai untuk masyarakat terdampak.
Sungai dan Akses Pertanian Diperkuat
Penanganan sedimentasi serta material kayu sisa galodo di Sungai Sawah, Nagari Junjung Sirih, juga menjadi perhatian karena berpotensi mengganggu aliran air dan lahan pertanian warga.
Satgas PRR akan mengoordinasikan dukungan alat berat dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Sementara pemerintah daerah melanjutkan pembersihan sungai, normalisasi darurat, dan pembangunan jembatan transisi di Nagari Muaro Pingai.
Kota Solok Perkuat Pengendalian Banjir
Di Kota Solok, banjir bandang dan longsor pada November 2025 berdampak terhadap 2.978 keluarga atau 9.375 jiwa di sembilan kelurahan.
Bencana tersebut juga menyebabkan kerusakan sekitar 14 kilometer badan jalan, empat ruas sungai, 11 titik jaringan irigasi, 292 fasilitas UMKM, satu koperasi, serta empat sistem penyediaan air minum.
Sebagai bagian dari penanganan permanen, proyek pengendalian banjir dan normalisasi Batang Gawan dan Batang Lembang dengan nilai sekitar Rp170 miliar telah memasuki tahapan tender tahun jamak.
115 Hektare Sawah Jadi Perhatian
Pemulihan 115 hektare sawah terdampak menjadi agenda mendesak lainnya. Kerusakan tanggul, sedimentasi, sampah, dan keterbatasan akses alat berat dilaporkan mengganggu pasokan air ke lahan pertanian.
Untuk mengantisipasi dampak terhadap produksi pertanian, Satgas PRR bersama Pemkot Solok mengoordinasikan pompanisasi darurat.
Dukungan berupa bibit cadangan dan pompa berskala besar juga akan dikonsolidasikan bersama Kementerian Pertanian sebagai langkah untuk membantu mencegah risiko gagal panen.
Satgas PRR memastikan pendampingan terhadap pemerintah daerah akan terus dilakukan, termasuk mengawal koordinasi dengan Kementerian PKP, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Pertanian.
Percepatan tersebut diharapkan membuat anggaran pemulihan yang telah tersedia dapat segera diwujudkan menjadi pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat terdampak di Kabupaten Solok dan Kota Solok.(Red)*