Seputarpublik.com, SURAKARTA — Penasehat SISKS Pakoe Boewono XIV, KPH. Dr. H. Andi Budi, SH., M.ikom, memberikan arahan dan pandangan tegas menyikapi pertemuan sejumlah tokoh trah Keraton Surakarta dengan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon. Ia menekankan agar pemerintah, khususnya Menteri Kebudayaan, tidak keliru dalam mengambil kebijakan yang menyangkut kepemimpinan dan suksesi tahta Keraton Surakarta Hadiningrat.

Menurut KPH Andi, kebijakan negara harus bersifat umum, adil, dan proporsional, serta tidak terlalu jauh masuk ke wilayah internal kepemimpinan keraton yang memiliki tatanan adat, garis dinasti, dan hukum tradisi yang sakral.

“Pak Menbud jangan sampai salah langkah. Semua kebijakan harus berlaku umum. Negara bertugas menjaga dan mengembangkan budayanya, bukan masuk terlalu jauh ke urusan kepemimpinan keraton,” tegasnya.