Seputarpublik.com || TANGERANG, – Suasana haru menyelimuti keluarga Sonta Rewaty Hasugian saat petugas Pengadilan Negeri (PN) Tangerang melaksanakan pengosongan atau eksekusi rumah yang telah ditempatinya sejak 2016. Eksekusi rumah tersebut dilakukan pada hari Jum'at, (26/6/2026) lalu.
Rumah yang berlokasi di Komplek Duta Garden Blok H2 Nomor 12, Kota Tangerang, Banten, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1880/Jurumudi Baru dan luas tanah 208 meter persegi tersebut, menjadi objek sengketa yang kini memunculkan persoalan hukum terkait pembayaran Kredit Pemilikan Rumah (KPR), perjanjian pinjam nama, serta proses lelang.
Berdasarkan keterangan pihak penggugat, rumah tersebut dibeli oleh almarhum Parulian Charles Sitorus, suami Sonta Rewaty Hasugian, melalui fasilitas pembiayaan PT Bank Central Asia Tbk (BCA). Namun, proses kredit menggunakan nama Ganda Panjaitan, yang merupakan saudara dekat sekaligus pihak yang dipercaya oleh almarhum.
Penggunaan nama Ganda Panjaitan sebagai debitur, menurut pihak penggugat, dilatarbelakangi kendala persyaratan batas usia kredit yang saat itu dihadapi Parulian Charles Sitorus.
Untuk mengantisipasi persoalan di kemudian hari, Parulian Charles Sitorus dan Ganda Panjaitan disebut telah membuat kesepakatan pinjam nama atau nominee secara tertulis melalui Surat Pengakuan Pinjam Nama tertanggal 26 Juli 2017.
Selanjutnya, pada 12 Juni 2022, keduanya kembali membuat Surat Kesepakatan yang menegaskan bahwa Parulian Charles Sitorus merupakan debitur sebenarnya atas fasilitas KPR dengan nomor 9701469522 atas nama Ganda Panjaitan.
Dalam kesepakatan tersebut, disebutkan pembayaran uang muka atau down payment (DP) sebesar Rp300 juta, dengan kewajiban cicilan sebesar Rp15,7 juta per bulan.
Pembayaran KPR Diklaim Mencapai Rp1,13 Miliar
Pihak penggugat menyatakan bahwa pembayaran cicilan berlangsung lancar sejak Januari 2016 hingga November 2020.
Adapun rincian pembayaran yang disampaikan meliputi uang muka sebesar Rp300 juta dan pembayaran cicilan selama 53 bulan sebesar Rp832 juta. Dengan demikian, total pembayaran yang diklaim telah dilakukan mencapai Rp1.132.000.000.
Menurut keterangan pihak penggugat, pembayaran tersebut dilakukan langsung kepada BCA melalui rekening atas nama Parulian Charles Sitorus dengan nomor rekening 6011004544.
Namun, persoalan kemudian muncul ketika rumah tersebut dinyatakan telah menjadi objek lelang dan dilakukan pengosongan oleh petugas pengadilan.
Eksekusi Rumah dan Keberadaan Ganda Panjaitan Dipertanyakan
Dalam peristiwa eksekusi tersebut, Sonta Rewaty Hasugian mengaku terkejut ketika mengetahui bahwa rumah dan tanah yang selama ini ditempatinya telah menjadi objek lelang.
Pihaknya menyebut memperoleh keterangan bahwa objek rumah dan tanah tersebut merupakan milik BCA setelah diperoleh melalui proses lelang.
Kondisi itu mendorong Sonta Rewaty mencari keberadaan Ganda Panjaitan, yang sebelumnya dipercaya oleh almarhum suaminya dalam pengurusan fasilitas KPR tersebut.
Namun, menurut pihak penggugat, upaya pencarian belum membuahkan hasil karena Ganda Panjaitan hingga kini belum berhasil ditemui.
Persoalan tersebut semakin menambah beban keluarga Sonta Rewaty, terutama terkait kejelasan dana pembayaran KPR yang menurut perhitungan pihak penggugat telah mencapai lebih dari Rp1,13 miliar.
Penggugat Pertanyakan Kompensasi Rp60 Juta
Di tengah pelaksanaan eksekusi, pihak BCA disebut memberikan uang sebesar Rp60 juta serta fasilitas rumah kontrakan selama enam bulan kepada Sonta Rewaty Hasugian.
Menurut keterangan BCA sebagaimana disampaikan dalam peristiwa tersebut, pemberian itu merupakan bentuk tali kasih atau kerohiman.
Namun, pihak penggugat menilai pemberian tersebut belum menjawab persoalan utama, yakni kejelasan status pembayaran KPR yang telah dilakukan almarhum suaminya serta dasar hukum penguasaan objek rumah melalui proses lelang.
Pihak penggugat juga mempertanyakan proses lelang yang berlangsung pada 9 Januari 2025 melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang II.
Dalam perkara ini, pihak penggugat menyebut BCA sebagai pemohon lelang sekaligus pihak yang kemudian menjadi pemenang lelang atas objek tanah dan bangunan tersebut.
Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang dipersoalkan dalam gugatan perdata yang diajukan ke PN Tangerang.
Kuasa Hukum Persoalkan Proses Lelang dan Eksekusi
Kuasa hukum penggugat, Kordi Hasugian, didampingi Hazirun Tumanggor dan Hendrikjon Hasugian, menyampaikan keberatan terhadap proses lelang dan eksekusi tersebut.
Usai persidangan pada Rabu (18/11/2026), Kordi menyatakan pihaknya menilai BCA tidak menunjukkan itikad baik karena proses lelang dan eksekusi disebut dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada penghuni rumah.
Selain itu, pihaknya mempersoalkan tidak dipertimbangkannya kesepakatan antara Parulian Charles Sitorus dan Ganda Panjaitan terkait penggunaan nama dalam fasilitas KPR tersebut.
"Padahal sejak awal secara nyata, BCA mengetahui Nominee Agreement tersebut," tegas Kordi Hasugian kepada sejumlah awak media.
Kuasa hukum yang berkantor di Law Firm Keadilan Damai (DM) & Partners itu menilai persoalan perjanjian pinjam nama dan pembayaran KPR perlu diperiksa secara menyeluruh dalam proses persidangan.
Penggugat Minta Ganti Rugi Rp2,13 Miliar
Melalui gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri Tangerang, pihak Sonta Rewaty Hasugian meminta majelis hakim mengabulkan gugatan untuk seluruhnya.
Dalam petitum gugatan, penggugat meminta majelis hakim menyatakan tindakan Tergugat I (BCA), Tergugat II (Ganda Panjaitan), dan Tergugat III (KPKNL Tangerang II) sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
Penggugat juga memohon agar BCA dan Ganda Panjaitan dihukum secara bersama-sama membayar kerugian materiil sebesar Rp1.132.100.000 serta kerugian immateriil sebesar Rp1 miliar.
Dengan demikian, total tuntutan ganti rugi yang diajukan mencapai Rp2.132.100.000.
Perkara tersebut kini menjadi perhatian karena menyangkut persoalan perjanjian kredit, penggunaan nama pihak lain dalam fasilitas KPR, proses lelang, serta perlindungan terhadap pihak yang mengaku telah melakukan pembayaran atas objek properti.
Hingga berita ini disusun, uraian mengenai keberatan dan tuntutan tersebut merupakan keterangan dari pihak penggugat dan kuasa hukumnya. Pembuktian atas dalil-dalil gugatan tetap menjadi kewenangan majelis hakim dalam proses persidangan.
*Penulis: Luster Siregar