Seputarpublik.com || JAKARTA, -- Shenzhen, China, pusat produksi barang murah, hari-hari ini menjadi sorotan. Para pemimpin dunia, mulai dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi, hingga Presiden Prabowo Subianto, datang ke Shenzhen. Mereka menghadiri pertemuan akbar KTT APEC pada 18–19 November 2026.
Tuan rumah, Presiden Xi Jinping, dengan senyum khas dan keramahtamahannya menyambut hangat para pemimpin dari 21 ekonomi anggota APEC. Mereka berjabat tangan, bergandengan, bahkan berpelukan. Namun, apakah pesan perdamaian, kerja sama ekonomi, kesejahteraan bersama, serta reformasi PBB yang disuarakan di Shenzhen dapat dijalankan secara efektif?
Sekitar 30 tahun lalu, tepatnya pada 1994, ketika melakukan perjalanan jurnalistik ke Shenzhen, kota ini baru saja dikembangkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus atau Special Economic Zone (SEZ). Shenzhen sangat terbuka terhadap investor asing. Kota ini banyak menerima relokasi pabrik tekstil dan produk tekstil (TPT), serta industri alas kaki dari Hong Kong.
Ketika itu, Shenzhen tidak lebih hebat dibandingkan Jabodetabek. Shenzhen berdekatan dengan Hong Kong, salah satu pusat keuangan dunia. Meskipun telah menerima banyak investasi asing, kesan kota itu saat itu masih terbilang “jorok”. Saya bahkan terkejut melihat masih ada orang yang meludah sembarangan di sebuah restoran yang cukup besar di Kota Shenzhen.
Bagaimana Shenzhen hari ini? Shenzhen telah berubah total. Kota itu menjelma menjadi salah satu pusat manufaktur dunia. Shenzhen bertransformasi dari pusat produksi barang murah menjadi pusat industri elektronik dan berbagai produk teknologi.
Shenzhen kini menjadi pusat inovasi teknologi, industri masa depan, serta keuangan dan perdagangan dunia. Industri kendaraan listrik, baterai, robotika, dan kecerdasan buatan China mulai menantang dominasi Amerika Serikat, Eropa, Jepang, dan Korea Selatan.
Dengan alasan itu pula, Shenzhen dipilih sebagai tempat penyelenggaraan KTT APEC. Melalui ajang bergengsi ini, China ingin memamerkan keberhasilan “Negeri Tirai Bambu” dalam membangun perekonomian. China telah bertransformasi dari pusat produksi barang murah menjadi salah satu pemain utama dalam teknologi tinggi, kendaraan listrik, baterai, kecerdasan buatan, robotika, dan industri digital.
Meski berhasil naik kelas, China belum ingin meninggalkan posisinya sebagai kekuatan utama dalam industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta alas kaki. China tetap berupaya mempertahankan dominasinya di sektor industri tersebut.
China memiliki rute perjalanan industri sendiri, berbeda dengan sejumlah negara pendahulunya, seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan Korea Selatan, yang meninggalkan industri tekstil ketika perekonomiannya telah berkembang ke sektor industri bernilai tambah lebih tinggi.
Tidak percaya? Lihat saja video-video di media sosial. Hingga kini, masih banyak pedagang dari Shenzhen dan Guangzhou yang menawarkan pakaian serta celana dengan harga sangat murah.
“Bayangkan celana jin dijual dengan harga satu dolar Amerika. Bagaimana industri tekstil kita bisa bersaing dengan produk China?” ujar seorang teman sambil menunjukkan video di Facebook.
Praktik impor ilegal produk TPT, seperti impor pakaian bekas atau produk tekstil dalam bentuk balpres, telah cukup lama mengganggu industri TPT di Indonesia. Bukan hanya industri TPT Indonesia yang menghadapi tekanan akibat masuknya produk murah, tetapi juga produsen tekstil di Thailand dan Malaysia.
Kondisi ini membuat Indonesia menghadapi tantangan besar. Kita ingin meningkatkan utilisasi kapasitas produksi, tetapi pada saat yang sama pasar domestik masih menghadapi tekanan dari produk impor murah asal China. China memang memiliki posisi yang sangat dominan dalam industri manufaktur global.
Ketika menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa dikenal mendorong Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memperketat pengawasan terhadap impor ilegal produk tekstil, termasuk praktik under invoicing atau pemberitahuan nilai barang impor yang lebih rendah dari nilai sebenarnya.
Praktik tersebut dapat menciptakan persaingan yang tidak sehat antara produk lokal dan barang impor. Dampaknya, produsen dalam negeri berpotensi mengurangi produksi, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga menutup perusahaan.
Sekarang, mengapa pengawasan terhadap praktik impor ilegal dan under invoicing tidak lagi banyak terdengar?
Kinerja Ekspor Meningkat
Industri TPT merupakan salah satu sektor padat karya yang sangat strategis. Sektor ini menyumbang sekitar 0,97 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), menyerap sekitar 4 juta tenaga kerja, serta mencatatkan nilai ekspor sekitar US$12 miliar pada 2025. Karena itu, Presiden Prabowo meminta penguatan industri TPT nasional terus dilakukan.
Meski menghadapi berbagai tantangan, kinerja ekspor dan investasi di sektor industri TPT nasional masih mencatatkan pertumbuhan positif. Data Kementerian Perindustrian menyebutkan, ekspor TPT selama periode Januari–September 2026 mencapai US$9,32 miliar atau naik 3,8 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Di tengah menguatnya kebijakan proteksionisme pemerintah Amerika Serikat (AS), Indonesia masih mampu memelihara pertumbuhan ekspor ke negara-negara mitra dagang utama.
Selama periode Januari–Agustus 2026, Indonesia berhasil mengekspor produk senilai US$3,60 miliar ke “Negeri Paman Sam”, dengan pangsa pasar sebesar 43,7 persen dari total ekspor Indonesia.
Industri TPT dan alas kaki kerap disebut sebagai “industri senja”. Namun, jika melihat perkembangan investasinya, sektor ini masih memiliki prospek yang menjanjikan.
“Akselerasi industri TPT dan alas kaki akan lebih kelihatan dalam tiga hingga lima tahun ke depan. Perkembangan positif ini sesuai dengan investasi yang masuk belakangan ini,” ujar Rizky Aditya, Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki, Kementerian Perindustrian.
Data Kementerian Perindustrian menyebutkan, investasi industri TPT dan alas kaki selama periode kuartal I hingga kuartal III 2026 tercatat sebesar Rp36,49 triliun atau naik 3,2 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Untuk mendorong kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, upaya yang dilakukan tidak cukup hanya mengandalkan investasi dan kegiatan ekspor-impor. Potensi pasar dalam negeri juga perlu dimanfaatkan secara optimal.
Bagaimana meningkatkan pemanfaatan pasar domestik? Bagaimana menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap produk Indonesia?
Ini mungkin menjadi pekerjaan rumah bersama, termasuk bagi Kementerian Perdagangan dan Kementerian Kebudayaan. ***
Penulis: Herry Sinamarata - Koordinator Bidang Ekonomi Forum Wartawan Kebangsaan (FWK)