PBB juga mendesak pihak berwenang untuk membuka kembali sekolah anak perempuan setelah kelas enam dan mengakhiri semua tindakan yang mencegah perempuan dan anak perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan publik sehari-hari.

Mahasiswa ilmu politik tahun ketiga, Hassiba, yang tinggal di Kabul, mengatakan dia sedang belajar untuk ujian ketika dia mendengar tentang pengumuman itu.

“Terlalu sulit untuk diterima, sulit dipercaya. Bila tidak ada pendidikan untuk perempuan dalam masyarakat, bagaimana kita bisa berharap untuk masa depan yang cerah?” kata dia.

Menurut pengumuman Selasa malam, keputusan itu dibuat oleh kabinet pemerintahan Taliban.

Beberapa pejabat Taliban, termasuk wakil menteri luar negeri dan juru bicara pemerintah, telah berbicara mendukung pendidikan perempuan dalam beberapa bulan terakhir. Namun, pemimpin spiritual tertinggi Taliban, yang berbasis di kota selatan Kandahar, memiliki keputusan akhir tentang keputusan besar.

Sumber resmi diplomatik dan Taliban mengatakan kepada Reuters bahwa masalah tersebut telah dibahas oleh para pemimpin.

Kepemimpinan Taliban mengatakan mereka menginginkan hubungan damai dengan komunitas internasional tetapi orang asing tidak boleh ikut campur dalam urusan dalam negeri Afghanistan.

Kebanyakan anak perempuan tidak dapat bersekolah selain pendidikan dasar. Pemerintahan Taliban mengatakan sedang mengerjakan rencana untuk pendidikan menengah bagi anak perempuan, tetapi belum memberikan kerangka waktu.