Seputarpublik.com, JAKARTA – Aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus menunjukkan tren pemulihan yang signifikan. Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) mencatat mayoritas sektor usaha masyarakat telah kembali beroperasi dan menjadi penggerak utama kebangkitan ekonomi daerah.
Berdasarkan data terbaru, tingkat pemulihan UMKM di Sumatera Barat telah mencapai 100 persen. Sementara itu, di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara masing-masing mencapai 94,44 persen, dengan 17 kabupaten/kota yang aktivitas ekonominya telah kembali normal.
Meski demikian, masih terdapat wilayah yang membutuhkan perhatian khusus, seperti Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Di Aceh Tengah, sebanyak 13 unit usaha serta lima hotel dan penginapan masih mengalami kerusakan berat. Sedangkan di Tapanuli Tengah, sekitar 2.059 unit usaha terdampak akibat banjir dan longsor yang turut menghambat distribusi barang dan aktivitas perdagangan.
Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa pemulihan UMKM menjadi indikator utama bangkitnya ekonomi daerah terdampak bencana.
“UMKM seperti warung dan toko sangat penting sebagai indikator pergerakan ekonomi. Saat ini kondisi mulai membaik setelah sebelumnya terdampak penurunan pertumbuhan dan peningkatan inflasi,” ujarnya.
Untuk mempercepat pemulihan, pemerintah memberikan dukungan konkret berupa bantuan sarana produksi seperti peralatan memasak, bahan baku usaha, hingga paket kebutuhan pokok. Selain itu, bantuan juga mencakup pakaian baru bagi pelaku usaha serta bahan baku kerajinan seperti benang songket guna mendukung keberlanjutan usaha lokal.
Pemerintah juga menyediakan fasilitas penunjang seperti tenda usaha sementara dan sumur bor untuk memastikan ketersediaan air bersih, sehingga pelaku UMKM dapat kembali menjalankan aktivitas produksi secara optimal.
Di sisi pembiayaan, pemerintah memperkuat dukungan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pascabencana yang mencakup relaksasi pembayaran, restrukturisasi kredit, hingga penambahan plafon pembiayaan. Akses terhadap KUR baru juga dipermudah untuk mendorong percepatan pemulihan usaha.
Hingga 18 April 2026, tercatat sebanyak 193.703 debitur KUR terdampak di tiga provinsi dengan total outstanding mencapai Rp11,22 triliun. Program ini menjadi instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan usaha masyarakat di tengah proses pemulihan ekonomi.
Dengan berbagai langkah strategis tersebut, pemerintah optimistis UMKM di wilayah terdampak bencana tidak hanya pulih, tetapi juga mampu tumbuh lebih kuat sebagai fondasi ekonomi daerah di masa depan.(red)*