Seputarpublik.com, MEDAN — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong efisiensi birokrasi serta mempercepat reformasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara menyeluruh.

Hal tersebut disampaikannya dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di kantor pusat PT Bank Sumut, Medan, Rabu (1/4/2026).

Dalam paparannya, Bima menyoroti posisi strategis BUMD yang memiliki potensi besar, namun belum sepenuhnya didukung oleh kondisi kesehatan perusahaan yang optimal.

Berdasarkan data BPKP, hasil evaluasi menunjukkan bahwa kinerja BUMD sektor jasa air minum dan aneka usaha masih didominasi kategori belum sehat, dengan 21,1 persen tidak sehat, 36,8 persen kurang sehat, dan hanya 42 persen yang tergolong sehat.

“BUMD ini adalah salah satu aset sekaligus sumber persoalan terbesar di Republik ini. Dengan jumlah aset yang ada semestinya sangat potensial, tetapi tidak diiringi dengan kondisi BUMD yang sehat,” ujarnya.

Pemerintah Siapkan RUU BUMD

Sebagai langkah strategis, pemerintah bersama Komisi II DPR RI tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMD sebagai fondasi penguatan tata kelola dan reformasi kelembagaan.