Seputarpublik.com Jakarta, – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong para pemimpin daerah untuk membangun ekosistem layanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Menurutnya, wali kota, bupati, dan gubernur perlu benar-benar mengetahui apa yang diinginkan masyarakat sebelum menetapkan kebijakan.

Bima menjelaskan bahwa survei merupakan metode paling efektif untuk membaca opini publik. Karena itu, setiap calon kepala daerah idealnya melakukan survei melalui lembaga yang kredibel. Meski demikian, ia menyayangkan bahwa tidak semua kepala daerah mampu memanfaatkan hasil survei secara tepat.

“Sebagian besar kepala daerah hanya mengambil catatan dari faktor elektabilitas saja,” ujarnya saat menjadi Keynote Speaker pada acara Design Thinking & User Experience (DTUX) Summit 2025 di Kampus Alam Sutera BINUS University, Kota Tangerang, Banten, Kamis (27/11/2025).

Bima menuturkan pengalamannya ketika menjabat sebagai Wali Kota Bogor. Pada tahun 2012, ia melakukan survei untuk mengetahui aspirasi masyarakat setahun sebelum pemilihan.

Hasilnya menunjukkan tiga isu utama, yakni kemacetan, pengelolaan sampah, serta persepsi publik terkait inklusivitas kota. Berdasarkan temuan tersebut, ia menetapkan prioritas pembangunan yang langsung menyasar kebutuhan warga.