Seputarpublik.com, BOYOLALI – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa kemajuan desa merupakan indikator utama kemajuan suatu negara. Desa, menurutnya, adalah garda terdepan pelayanan publik sekaligus penggerak pembangunan nasional berbasis potensi wilayah.
“Artinya, Indonesia akan maju jika desanya maju,” ujar Wiyagus saat membuka Lokakarya Desa dan Kelurahan Berprestasi di Pendopo Gedhe, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Rabu (14/1/2026).
Ia menekankan, pencapaian visi Indonesia Emas 2045 hanya dapat terwujud melalui tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif terhadap 75.266 desa dan 8.496 kelurahan di seluruh Indonesia. Pembangunan desa juga menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
Sejalan dengan Asta Cita keenam, desa kini tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang berdaya, mandiri, dan inovatif. Wiyagus mengapresiasi tren positif pembangunan desa yang tercermin dari meningkatnya jumlah desa berstatus berkembang dan maju.
Capaian tersebut, lanjutnya, turut didorong oleh penguatan transparansi pemerintahan desa, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi lokal melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Selain itu, Wiyagus menekankan pentingnya penguatan ekonomi kerakyatan melalui Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Kopdeskel dinilai strategis sebagai penggerak produksi, distribusi, dan pemasaran hasil desa, sekaligus dapat disinergikan dengan Program Makan Bergizi Gratis melalui penyediaan bahan pangan lokal dan penguatan rantai pasok pangan nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Wiyagus juga menyampaikan duka cita atas bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Ia menilai peristiwa tersebut menjadi pengingat pentingnya membangun desa yang tangguh terhadap bencana.
“Kemandirian desa harus diimbangi dengan kesiapan menghadapi dampak perubahan iklim, agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga,” tegasnya.
Lokakarya ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Desa Nasional Tahun 2026, yang menjadi momentum penguatan peran desa sebagai pilar utama pembangunan nasional. [Red]
Puspen Kemendagri