Sorotan tersebut, kata dia, menjadi penting karena PBJ mengelola anggaran belanja daerah dalam jumlah besar. Dalam materi yang disampaikan YARA, APBK Aceh Besar 2024 disebut mengalokasikan sekitar Rp403,4 miliar untuk belanja barang dan jasa, sementara belanja modal mencapai sekitar Rp148,8 miliar.
Perizinan dan Pelayanan Publik Turut Disoroti
Selain PBJ, YARA juga menyoroti sektor perizinan dan nonperizinan.
Pelayanan perizinan usaha, konsesi lahan, pertambangan hingga Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dinilai memiliki celah yang perlu diantisipasi terhadap potensi pungutan liar maupun suap.
YARA mendorong agar proses pelayanan tersebut dilakukan secara transparan, memiliki mekanisme pengawasan yang jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Pengisian Jabatan ASN Jadi Perhatian
Sektor lain yang turut menjadi perhatian YARA adalah promosi, mutasi, dan pengisian jabatan aparatur sipil negara (ASN).
YARA mengingatkan potensi jual beli jabatan, suap, dan nepotisme dapat merusak sistem merit serta mengganggu profesionalitas birokrasi.
Komentar