Beranda
Seputar Publik / Berita

Aktivis Ujung Kulon Tolak Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo, YABI Berikan Klarifikasi

Dalam audiensi bersama YABI di Pandeglang, Kamis (19/11/2026), aktivis meminta pemerintah memperkuat perlindungan Badak Jawa di habitat aslinya, melibatkan masyarakat lokal, serta memberikan kejelasan terkait wacana pemindahan ke Taman Nasional Alas Purwo.
BPPKB dan Aliansi Aktivis Masyarakat Peduli Ujung Kulon menggelar audiensi bersama YABI di Pandeglang, Kamis (19/11/2026), menyuarakan penolakan relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo serta mendesak penguatan perlindungan habitat asli di Taman Nasional Ujung Kulon. BPPKB dan Aliansi Aktivis Masyarakat Peduli Ujung Kulon menggelar audiensi bersama YABI di Pandeglang, Kamis (19/11/2026), menyuarakan penolakan relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo serta mendesak penguatan perlindungan habitat asli di Taman Nasional Ujung Kulon.

Seputarpublik.com || PANDEGLANG, – Rencana pemindahan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, menuai penolakan dari Aliansi Aktivis Masyarakat Peduli Ujung Kulon bersama Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar (BPPKB) wilayah Sumur, Pandeglang.

Penolakan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Yayasan Badak Indonesia (YABI) yang berlangsung di Kantor YABI JRSCA Ujungjaya, Kabupaten Pandeglang, Banten, Kamis (19/11/2026).

Koordinator audiensi, Boyaudin, menegaskan bahwa masyarakat Ujung Kulon tidak bermaksud berseberangan dengan pemerintah maupun lembaga konservasi. Namun, mereka meminta agar setiap kebijakan terkait masa depan Badak Jawa mempertimbangkan sejarah konservasi, kajian ilmiah, serta keterlibatan masyarakat setempat.

Menurut Boyaudin, wacana penyediaan habitat kedua bagi Badak Jawa bukanlah gagasan baru. Ia merujuk sejumlah dokumen dan kajian konservasi yang telah berkembang sejak beberapa dekade lalu.

Ia menyebut proposal Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) yang disusun YABI pada 2009 serta Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Badak Jawa melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2007 sebagai bagian dari perjalanan kebijakan pengembangan habitat kedua.

Boyaudin juga menyoroti kajian sejumlah kawasan yang pernah dipertimbangkan sebagai habitat alternatif, termasuk Suaka Margasatwa Cikepuh. Kawasan tersebut, menurutnya, pernah menjadi salah satu kandidat karena dinilai memiliki karakteristik ekologis yang mendekati habitat Ujung Kulon.

Namun, munculnya wacana Taman Nasional Alas Purwo sebagai lokasi pemindahan Badak Jawa memunculkan pertanyaan dari kalangan aktivis mengenai dasar kajian ilmiah, pertimbangan ekologis, serta proses pengambilan keputusan.

Aktivis Pertanyakan Wacana Relokasi ke Alas Purwo

Boyaudin mengaitkan perhatian publik terhadap isu tersebut dengan pernyataan Hashim Djojohadikusumo dalam forum internasional COP31 pada 12 November 2026 mengenai gagasan pemindahan Badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.

Dalam pernyataannya, Boyaudin mempertanyakan sumber data dan dasar kajian yang melandasi munculnya gagasan tersebut. Ia juga meminta kejelasan mengenai kemungkinan rujukan dari lembaga-lembaga konservasi yang sebelumnya pernah terlibat dalam pembahasan habitat kedua Badak Jawa.

"Jika TNUK sebagai otoritas lapangan menegaskan badak aman dan Kementerian Kehutanan menyatakan Alas Purwo belum terverifikasi, lantas mengapa gagasan pemindahan tersebut disampaikan dalam forum internasional? Kami meminta penjelasan mengenai dasar kajian dan sumber informasinya," ujar Boyaudin.

Ia menegaskan bahwa masyarakat menginginkan penguatan perlindungan Badak Jawa di Ujung Kulon, bukan terburu-buru mengambil keputusan pemindahan ke kawasan lain tanpa keterbukaan informasi dan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.

YABI Tegaskan Tidak Memiliki Rencana Relokasi ke Alas Purwo

Menanggapi berbagai pandangan dan aspirasi tersebut, pihak Yayasan Badak Indonesia (YABI) menyampaikan apresiasi atas perhatian, masukan, serta kepedulian masyarakat terhadap kelestarian Badak Jawa sebagai salah satu satwa paling langka dan terancam punah di dunia.

YABI menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat, akademisi, pemerhati lingkungan, organisasi konservasi, serta seluruh pemangku kepentingan merupakan bagian penting dalam mendukung keberhasilan konservasi Badak Jawa.

Dalam klarifikasinya, YABI menyatakan tidak memiliki konsep, proposal, maupun rencana program untuk memindahkan Badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo.

YABI juga menjelaskan bahwa lembaga tersebut merupakan mitra pemerintah dalam mendukung konservasi Badak Jawa dan Badak Sumatera, khususnya melalui kerja sama dengan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.

Menurut YABI, penyusunan program dan kegiatan konservasi bersama Balai Taman Nasional Ujung Kulon dilakukan melalui koordinasi dan pembahasan bersama, bukan berdasarkan keputusan sepihak.

Salah satu program penting ke depan adalah pengembangan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) yang masih berada di dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.

Kawasan tersebut dirancang pemerintah untuk mendukung pelaksanaan program pengembangbiakan sejumlah individu Badak Jawa secara terstruktur dan terkelola.

Klarifikasi ini menegaskan posisi YABI bahwa pengembangan JRSCA di dalam TNUK merupakan bagian dari upaya konservasi yang didukung lembaga tersebut, bukan program pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo.

BPPKB dan Aktivis Sampaikan Tuntutan

Dalam audiensi tersebut, BPPKB bersama Aliansi Aktivis Masyarakat Peduli Ujung Kulon menyampaikan sejumlah tuntutan terkait masa depan konservasi Badak Jawa.

Poin-poin yang disampaikan meliputi:

1. Menolak relokasi Badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, serta meminta agar perlindungan dan pelestarian habitat aslinya di Ujung Kulon menjadi prioritas.

2. Melibatkan masyarakat adat dan warga Ujung Kulon dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait masa depan Badak Jawa. Aktivis juga meminta YABI dan pihak TNUK memberikan penjelasan mengenai sumber rujukan yang melatarbelakangi penyampaian gagasan relokasi dalam forum internasional.

3. Memperkuat perlindungan Badak Jawa di Ujung Kulon, termasuk meningkatkan pengawasan kawasan dan menghentikan praktik perburuan liar.

Bagi para aktivis, keberhasilan konservasi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah dan lembaga terkait, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat yang selama ini hidup berdampingan dengan kawasan konservasi.

Audiensi tersebut diharapkan menjadi ruang dialog terbuka antara masyarakat, lembaga konservasi, dan pemerintah agar setiap kebijakan mengenai Badak Jawa didasarkan pada kajian ilmiah, transparansi, serta kepentingan pelestarian jangka panjang.

Konservasi Badak Jawa bukan hanya tentang menjaga kelangsungan hidup satwa langka, tetapi juga menjaga warisan alam dan identitas Ujung Kulon bagi generasi mendatang.

Ujung Kulon, 19 November 2026

Koordinator Audiensi:

- Ahmad Fauzi Aceng

- Arnan

- Boyaudin

Atas nama Aliansi Aktivis Masyarakat Peduli Ujung Kulon bersama BPPKB Sumur.

*(Penulis: Redaksi Seputar Publik )