Seputarpublik, Jakarta – Putri Bungsu Presiden Pertama RI Ir. Soekarno, Ayu gembirowati atau Dhewi Ayu Wulandari atau dikenal juga dengan nama Fransisca Sunarti, yang merupakan master treasury Bank’s nasional Internasional Serahkan Travelling cash Cek Prime bank’s, yang berisi dana obligasi negara republik Indonesia ratusan triliun rupiah ke para penerima dana obligasi negara RI untuk bisa dicairkan.
Ada sekitar 450 lebih nama nama yang tercatat sebagai penerima dana obligasi negara RI, semuanya bakal menerima Traveling cash Cek Prime Bank’s berisi dana obligasi negara untuk dicairkan agar bisa dipergunakan untuk kesejahteraan sesuai dengan UUD 45 Pasal 33, Ayat 1, tentang perekonomian untuk kesejahteraan seluruh umat.
Notaris Foundhing Fathers Nasional Internasional yang mengawal proses pencairan dana obligasi negara RI dari aspek legalitasnya, Abdul Hakim, SH ketika diwawancarai Seputar publik menjelaskan, dari total kurang lebih 450 penerima dana obligasi negara RI yang tercatat, pada tahap awal pencairan ini, yang terpilih melalui cara alami ada empat nama penerima Traveling cash Cek yang mewakili Ulama, Akademisi dan Profesional Serta 18 nama penerima lainnya yang sipatnya personal mewakili daerah atau lembaga masing masing.
“Diantara 18 nama nama penerima Traveling cash Cek tersebut, terdapat Nomor Legalisasi Notaris 008/L/NFF.NI/III/23 yang merupakan atas nama Ketua Umum DPP LVRI Letjen TNI (Purn) HBL Mantiri yang mewakili LVRI, Ketum LVRI ini namanya tercantum sebagai penerima Traveling chas Cek pembuka kunci dengan nilai Rp. 44,4 Trilyun,” jelas Abdul Hakim.
Namun, lanjut Abdul Hakim, karena HBL Mantiri beserta pengurus LVRI nya, telah bertindak sepihak dan sewenang-wenang tanpa ada kroscek dan melihat fakta yang ada, mereka telah memblokir rekening bank atas nama Fransisca Sunarti atau Bunda Dewi, serta telah menyebar fitnah melalui surat edaran nomor A – 15/MBLV/XII/03/2023 tertanggal 31 Maret 2023, serta di media sosial YouTube. Dengan menuding kegiatan Bunda Dewi adalah Ilegal. Dengan dasar tersebut, Akhirnya Traveling cash Cek atas nama HBL Mantiri dibatalkan atau di cabut dan namanya dicoret dari daftar nama penerima dana obligasi negara republik Indonesia.
Penyerahan Traveling cash cek para penerima tersebut telah dilakukan sejak tanggal 8 April 2023 di kantor sekretariat Rasrajawali Galeri Bung Karno di kawasan Sunter Jakarta Utara. Adapun nama nama yang sudah menerima Travelling Cash cek berisi dana obligasi negara RI dari Bunda Dewi diantaranya :
– Dosen Fakultas Pertanian Universitas Udayana Bali Prof. DR. Ni Made Trigunasih,MP menerimaTravelling cash Cek dengan budget Rp.35 Trilyun, diperuntukan untuk pemberdayaan sektor pertanian dan pemenuhan kebutuhan Sandang Pangan di 35 provinsi di Indonesia.
– I Made Suparta juga dari Bali menerima Travelling cash Cek sebesar Rp.31 Triliun diperuntukan untuk pembiayaan pembangunan insfrastruktur di seluruh wilayah Provinsi Bali, khususnya Istana kepresidenan Tapak Siring.
– Prof. DR. KH. Hasan Basri, generasi ke 4 Waliyulloh Syaikhona KH. Kholil Bangkalan Madura ini menerima Travelling cash Cek sebesar Rp.45 Trilyun diperuntukan khusus untuk membantu proyek kemanusiaan di wilayah kota Pahlawan Surabaya Jawa Timur.
– Notaris Founding Father’s Nasional Internasional Abdul Hakim, SH. menerima Travelling Cek sebesar Rp.29,1 Trilyun peruntukan untuk melengkapi sarana prasarana di bidang kesejahteraan 17.800 notaris se Indonesia.
– Entong Nursanto, mantan Bos koran olah raga terkemuka di tanah air “Topskor” menerima Travelling Chas Chek sebesar Rp.45 Trilyun. Dana tersebut diperuntukan untuk mengembangkan bisnis perhubungan dan perdagangan di Wilayah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.
Sementara itu master treasury bank nasional Internasional Dhewi Ayu Wulandari atau Fransisca Sunarti ketika diwawancarai berharap dana Obligasi negara RI yang total jumlahnya Rp.13.999 Trilyun dapat digunakan untuk membantu dan mengontrol pembangunan infrastruktur negara RI, Alutsista negara RI, percepatan ekonomi Indonesia dan misi perdamaian dunia.
“Juga untuk melaksanakan Panca Tertib, yakni, tertib politik, tertib sosial, tertib ekonomi, tertib hankam dan tertib hukum. Ini adalah misi yang harus dilaksanakan berkaitan dengan dana obligasi negara republik Indonesia,” ungkap Bunda Dewi.
(Ahmad Zarkasi/Rendy samboza)