Terkait besaran Dana Desa yang diterima Cianaga pada tahun berjalan, Wardi mengatakan pemerintah desa akan berpedoman pada dokumen resmi.

Hal itu dinilai penting untuk memastikan angka yang disampaikan kepada masyarakat sesuai dengan APBDes dan realisasi transfer.

> “Pemerintah Desa akan berpedoman pada dokumen resmi mengenai besaran Dana Desa dan transfer yang diterima Desa,” katanya.

Apabila terjadi perubahan pendapatan, APBDes akan disesuaikan melalui mekanisme yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Konsekuensinya, program prioritas akan dipertahankan, sedangkan kegiatan yang belum mendesak dapat dilakukan secara bertahap atau dicarikan sumber pembiayaan lainnya.

> “Untuk angka penerimaan secara pasti, Pemerintah Desa akan menyampaikannya berdasarkan dokumen resmi APBDes dan realisasi transfer agar informasi yang diterima masyarakat benar dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Wardi.

Pelayanan Dasar Tidak Boleh Berhenti

Dengan ruang fiskal yang terbatas, Pemerintah Desa Cianaga memastikan pengajuan program ke pemerintahan di atasnya akan terus dilakukan, terutama untuk proyek yang membutuhkan biaya besar dan tidak mungkin sepenuhnya ditanggung APBDes.

> “Ya, Pemerintah Desa Cianaga akan terus mengusulkan dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Pusat,” ujarnya.

Situasi yang dihadapi Desa Cianaga menggambarkan tantangan pemerintah desa ketika harus menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan kemampuan fiskal.

Dana Desa tetap menjadi salah satu instrumen penting pembangunan desa, sementara berbagai program sektoral dari pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat dapat menjadi sumber dukungan tambahan.

Di sisi lain, kebijakan Koperasi Desa Merah Putih membuka ruang bagi pengembangan ekonomi masyarakat. Bagi Cianaga, tantangan ke depan adalah memastikan berbagai sumber dukungan tersebut dapat saling melengkapi.

APBDes diarahkan untuk kebutuhan prioritas yang dapat ditangani desa, sementara pembangunan berskala besar diupayakan melalui pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat.

Pada saat yang sama, sektor pertanian tetap dipertahankan sebagai salah satu prioritas karena berkaitan langsung dengan penghidupan masyarakat.

> “Keterbatasan anggaran tidak boleh menyebabkan pelayanan dasar masyarakat berhenti,” kata Wardi.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan arah Pemerintah Desa Cianaga dalam menghadapi perubahan kondisi fiskal: pembangunan mungkin harus dilakukan secara bertahap, tetapi pelayanan kepada masyarakat tetap harus berjalan.

* (Penulis; SP Rayrobbend Swr)