Bila PJ Gubernur, Pj Bupati dan Pj Walikota seluruh aceh tidak menjalankan program ketahahan pangan secara konkrit di daerah masing-masing, maka Gerakan Indonesia (GIM) akan melaporkan kepada Presiden, Menteri Dalam Negeri, Menko Pulhukan , Menko Kemaritiman dan DPR-RI agar Pj kepala daerah tersebut di copot

Sesuai dengan arahan Bapak Presiden sebagai dewan pembina Gerakan Indonesia Maju agar dapat memastikan jalan tidaknya program ketahanan pangan di Aceh, maka menindak lanjuti hal tersebut kami meberikan waktu selama 6 kedepan kepada Pj untuk dapat mengimplemntasikan program ketahananpangan secara tepat, jangan sampai uang rakyat terkuras program tidak berjalan secara berkesinambungan di masyarakat (alias program asal bapak senang)

Program ketahanan pangan nasional ini mendapatakat atensi secara serius dari Bapak Presiden, Mendagri Polhukam, Menko Kemaritiman, Menteri dalam Negeri, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Kementeri Kelautan dan Perikanan, Menteri BUMM, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Bahkan dalam waktu beberapa bulan ke depan pejabat negara setingkat menteri dan wakil menteri akan hadir ke aceh untuk meninjau secara lansung tentang program kethanan panan nasional di Aceh

Oleh karenanya kami berharap seluruh Pj di Aceh sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah agar dapat melakukan trobosan yang prioritas untuk rakyat sesuai dengan potensi daerah masing-masing” ungkap Nasruddin.

Lebih lanjut Nasruddin mengatakan, bila pemerintah aceh serius maka kedepan masyarakat di desa memiliki kemandirian pangan sehingga terhindar dari resiko rawan pangan di tingkat desa. Apa lagi saat ini implasi sangat tinggi di aceh.

Program ini harus terintegrasi program pembangunan dari pusat, propinsi, dan kabupaten di pedesaan. Sehingga Program Desa Mandiri Pangan bisa dilaksanakan di desa-desa terpilih yang mempunyai rumah tangga miskin dan beresiko rawan pangan dan gizi, dengan dasar pemilihannya adalah Food Security & Vulnerability Access (FSVA) dan desa rawan pangan, dengan jumlah RTM (Rumah Tangga Miskin) lebih dari 30 % dari jumlah KK berdasarkan hasil survey Data Dasar Rumah Tangga (DDRT), demikian imbuhnya. (hs)