Seputarpublik.com || SERANG, BANTEN – Forum Intelektual Mahasiswa Serang (FIMS) menyoroti berkembangnya pemberitaan dan wacana mengenai pergantian Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang yang belakangan menjadi perhatian publik.

FIMS mengingatkan agar dinamika terkait jabatan strategis di lingkungan pemerintahan daerah tidak mengalihkan perhatian para pejabat dari tugas pokok dan tanggung jawabnya, terutama dalam memastikan pelayanan publik, pembangunan daerah, serta tata kelola pemerintahan berjalan optimal.

Ketua FIMS, M. Roisul Arifin, menegaskan bahwa jabatan dalam birokrasi pemerintahan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan kapasitas, integritas, dan tanggung jawab, bukan menjadi objek perebutan kepentingan.

“Kami ingin mengingatkan bahwa pemerintahan bukan arena kontestasi jabatan. Jangan sampai energi birokrasi justru tersita oleh spekulasi mengenai siapa yang akan menduduki posisi tertentu, sementara persoalan pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat masih membutuhkan perhatian serius. Setiap pejabat harus tetap fokus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,” tegas M. Roisul Arifin, Sabtu (14/11/2026).

FIMS Dorong Evaluasi Berdasarkan Kinerja

Menurut FIMS, evaluasi terhadap kinerja pejabat merupakan bagian yang wajar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, proses tersebut harus didasarkan pada indikator objektif, capaian kerja, integritas, kompetensi, serta kontribusi nyata bagi masyarakat.

FIMS menilai evaluasi jabatan tidak semestinya dipengaruhi opini yang berkembang maupun kepentingan kelompok tertentu.

Terkait pengisian jabatan Sekda Kabupaten Serang, FIMS menekankan pentingnya penerapan prinsip meritokrasi, transparansi, profesionalitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seluruh pihak juga diminta menghormati mekanisme resmi dan kewenangan pemerintah daerah dalam proses pengisian jabatan tersebut.

Media Diminta Kedepankan Pemberitaan Berimbang

FIMS turut mengingatkan media massa dan seluruh elemen masyarakat agar mengedepankan informasi yang berimbang, terverifikasi, dan tidak terjebak dalam spekulasi mengenai figur yang berpotensi menduduki jabatan Sekda.

Menurut FIMS, substansi utama yang perlu mendapat perhatian publik adalah kinerja pemerintahan dan sejauh mana kebijakan yang dijalankan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Yang harus menjadi perhatian utama bukan siapa yang sedang digadang-gadang untuk menduduki jabatan, melainkan sejauh mana pemerintahan hadir menjawab kebutuhan masyarakat. Kami ingin birokrasi yang bekerja, bukan birokrasi yang sibuk dengan isu jabatan,” tambahnya.

Lebih lanjut, FIMS menyatakan akan terus mendorong budaya intelektual, pengawasan publik, serta partisipasi mahasiswa dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah secara independen, kritis, dan konstruktif.

Bagi FIMS, keberhasilan pemerintahan tidak semata-mata diukur dari siapa yang menduduki jabatan strategis, melainkan dari kualitas kinerja, integritas penyelenggara pemerintahan, dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

(Redaksi)