“Saya hanya mengingatkan. Sebagai warga Negara Indonesia saya berhak dan wajib mengatakan hal itu,” demikian pernyataan Prabowo yang kembali dikutip dalam diskusi.

Sementara itu, Koordinator Nasional FWK, Raja Parlindungan Pane, menilai kinerja pemerintah perlu didukung oleh persiapan dan perencanaan yang lebih matang. Ia menyoroti dinamika pergantian pimpinan BGN sebagai salah satu contoh yang menurutnya perlu menjadi bahan evaluasi.

Raja juga mempertanyakan proses pemilihan dan evaluasi pimpinan lembaga pemerintah. Menurutnya, proses tersebut perlu dilakukan secara transparan dan melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Jadi ketua BGN itu berat, sama dengan mengelola dan mengatur negara ini,” kata Raja.

Pandangan lain disampaikan M. Nasir yang mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat, khususnya di tengah kondisi ekonomi yang dinilai cukup berat.

“Dalam kondisi ekonomi yang cukup berat ini, pejabat pemerintah harus bicara yang fakta-fakta saja. Jangan sampai menyampaikan angin surga saja, tanpa bisa dilaksanakan. Rakyat butuh yang pasti-pasti saja,” ujar M. Nasir.

M. Nasir menambahkan, narasi optimistis tetap penting untuk dibangun, namun harus didasarkan pada fakta dan kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat memahami arah kebijakan pemerintah secara lebih jelas.

Melalui diskusi tersebut, FWK mengimbau agar komunikasi publik pemerintah ke depan semakin mengedepankan penyampaian informasi yang faktual, terukur, dan konstruktif. Menurut FWK, komunikasi yang baik diharapkan dapat menjaga kepercayaan publik sekaligus memperkuat semangat kebangsaan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan.

*(Redaksi)