Seputarpublik.com || JAKARTA, – Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) menyoroti perombakan Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (1/10/2026). FWK berharap perubahan sejumlah posisi strategis tersebut diikuti peningkatan kinerja pemerintahan dan kebijakan yang semakin merespons kebutuhan masyarakat.
Dalam Diskusi Kebangsaan FWK di Jakarta, mantan Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019–2021, Hendry Ch Bangun, mengatakan perhatian masyarakat tidak hanya tertuju pada pergantian pejabat, tetapi juga pada dampak kebijakan pemerintah terhadap kehidupan sehari-hari.
“Jujur saja, sebagian rakyat, terutama emak-emak, tidak peduli ada reshuffle atau tidak karena kehidupan mereka sedang dalam tekanan ekonomi, akibat merosotnya daya beli dan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok,” ujar Hendry, Kamis (1/10/2026).
FWK juga menyoroti sejumlah perubahan jabatan strategis dalam reshuffle tersebut, termasuk pergantian pimpinan Polri dan Menteri Luar Negeri.
Presiden Prabowo pada 1 Oktober 2026 melantik Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Listyo kemudian dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Pada hari yang sama, Arrmanatha Christiawan Nasir dilantik sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono.
FWK Soroti Pergantian Kapolri
Hendry mengatakan FWK mengapresiasi pengangkatan Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri. Menurut dia, pergantian tersebut perlu diikuti dengan upaya meningkatkan profesionalisme, pelayanan publik, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
“Diharapkan, ini bukan sekadar pergantian kepemimpinan Polri, tapi yang lebih penting bagaimana meningkatkan profesional, kepercayaan masyarakat dan kinerja polisi agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujar Hendry.
Sebelumnya, dalam proses pencalonan di DPR, Suyudi menyampaikan sejumlah agenda yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik, termasuk pendekatan kepolisian yang lebih dekat dengan masyarakat.
Pemerintah secara resmi melantik Suyudi sebagai Kapolri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96/POLRI Tahun 2026.
Arrmanatha Nasir Jadi Menteri Luar Negeri
Diskusi FWK juga menyoroti pengangkatan diplomat karier Arrmanatha Christiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri.
Arrmanatha sebelumnya pernah menjabat Wakil Menteri Luar Negeri. Ia juga memiliki pengalaman sebagai perwakilan diplomatik Indonesia, termasuk sebagai Duta Besar RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York dan Duta Besar RI untuk Prancis, Andorra, Monako, serta UNESCO.
Dalam reshuffle 1 Oktober 2026, Arrmanatha resmi menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Sugiono kemudian dipercaya menduduki posisi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
FWK Pertanyakan Efektivitas Pembentukan Lembaga Baru
Dalam diskusi tersebut, FWK juga menyoroti keberadaan sejumlah kementerian dan badan baru dalam struktur pemerintahan.
M Nasir dan Dr. Budi Nugraha mengingatkan bahwa jajaran pemerintahan yang baru menghadapi tantangan ekonomi dan geopolitik, termasuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi dan nilai tukar rupiah.
Mereka juga mempertanyakan urgensi serta efektivitas pembentukan sejumlah lembaga baru, terutama jika pemerintah pada saat yang sama terus mengedepankan agenda efisiensi anggaran.
Pertanyaan tersebut disampaikan sebagai bagian dari diskusi FWK mengenai bagaimana perubahan struktur pemerintahan dapat diikuti dengan hasil yang dirasakan masyarakat.
Soroti Banyaknya Perwira Polri di Jabatan Pemerintahan
FWK juga membahas penempatan sejumlah perwira tinggi Polri pada posisi strategis di pemerintahan.
Salah satu peserta diskusi, wartawan senior Yesayas Oktovianus, menyampaikan pandangannya dengan nada bergurau mengenai pengangkatan Muhammad Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
Dalam kesempatan tersebut, Yesayas mengaitkan pengangkatan Fadil Imran dengan keberhasilan Indonesia pada cabang olahraga bulu tangkis di Asian Games 2026.
“Jika betul pertimbangannya begitu, seharusnya ini juga keberhasilan Menpora Erick Thohir,” tambah Yesayas.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks diskusi dan tidak menjadi kesimpulan resmi FWK mengenai alasan pengangkatan pejabat yang bersangkutan.
Berdasarkan informasi resmi pemerintah, Muhammad Fadil Imran memang dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa pada 1 Oktober 2026.
Perlindungan Daya Beli Jadi Perhatian
Koordinator Bidang Ekonomi FWK, Herry Sinamarata, mengatakan penunjukan dua Wakil Menteri Keuangan yang baru diharapkan dapat mendukung pelaksanaan APBN 2026 dan pembahasan APBN 2027.
Dua pejabat tersebut adalah Nurkholisoh Ibnu Aman dan Luky Alfirman yang dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan dalam rangkaian reshuffle Kabinet Merah Putih.
Menurut Herry, salah satu perhatian penting pemerintah adalah menjaga daya beli masyarakat menghadapi berbagai tekanan ekonomi dan ketidakpastian geopolitik.
“Dengan ditunjuknya dua wakil menteri keuangan yang baru, yakni Luky Alfirman dan Nurkolisoh Ibnu Aman diharapkan dapat menyelesaikan pelaksanaan APBN 2026 dan pembahasan APBN 2027 secara optimal,” ujar Herry.
Ia menambahkan, perlindungan daya beli masyarakat menjadi salah satu perhatian, terutama dalam menghadapi dampak perkembangan geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah.
FWK: Reshuffle Perlu Diikuti Kinerja yang Terukur
FWK menilai perubahan susunan pemerintahan perlu diikuti dengan peningkatan kinerja yang dapat dirasakan masyarakat.
Bagi FWK, tantangan setelah reshuffle bukan hanya memastikan pergantian jabatan berjalan lancar, tetapi juga bagaimana pejabat baru menerjemahkan mandatnya ke dalam program yang efektif, pelayanan publik yang lebih baik, serta kebijakan yang mampu menjawab persoalan masyarakat.
Dengan perubahan pada sejumlah posisi strategis, termasuk Kapolri, Menteri Luar Negeri, sejumlah menteri koordinator, wakil menteri, serta pimpinan lembaga dan badan, perhatian publik kini tertuju pada pelaksanaan tugas para pejabat baru tersebut.
Diskusi FWK menempatkan kebutuhan masyarakat, daya beli, efektivitas anggaran, pelayanan publik, serta kinerja pemerintahan sebagai sejumlah isu yang perlu menjadi perhatian dalam perjalanan Kabinet Merah Putih selanjutnya.
*Penulis; Redaksi