Seputarpublik.com || JAKARTA, – Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mengapresiasi kepedulian masyarakat dan berbagai elemen pemerhati lingkungan yang menyuarakan perlindungan badak Jawa serta kelestarian habitat alaminya di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten.
FWK menilai kepedulian publik terhadap satwa endemik dan ekosistem hutan merupakan sikap positif yang patut didukung. Terlebih, wacana pemindahan sebagian badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, telah memunculkan perhatian dan beragam tanggapan dari masyarakat.
Pandangan tersebut mengemuka dalam diskusi mingguan Forum Wartawan Kebangsaan yang digelar secara hybrid, melalui pertemuan langsung dan aplikasi Zoom, Rabu (18/11/2026), di Jakarta.
Diskusi dipimpin Koordinator Nasional FWK, Raja Parlindungan Pane, dan dihadiri sejumlah wartawan senior serta pemimpin redaksi. Di antaranya pendiri FWK Hendry Ch Bangun, Koordinator Sekretaris Nasional FWK Budi Nugraha, serta wartawan senior M. Nasir, Jimmy S. Harianto, HMU Kurniadi, AR Loebis, Herry Sinamarta, Herwan Pebriansyah, Didin Maninggara, Sigit Setiono, Agus Susanto, Elwan, dan M. Anas.
FWK Dorong Perlindungan Habitat Badak Jawa
Wacana pemindahan badak Jawa pertama kali disampaikan Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, dalam pertemuan dengan media pada rangkaian COP31 di Antalya, Turki, 12 November 2026.
Gagasan tersebut dikaitkan dengan upaya mengantisipasi potensi ancaman bencana alam terhadap populasi badak Jawa yang seluruhnya terkonsentrasi di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.
Wacana itu kemudian memunculkan berbagai respons dari masyarakat dan kelompok pemerhati lingkungan. Sejumlah pihak menyampaikan penolakan melalui petisi yang beredar di berbagai platform, dengan jumlah penandatangan yang disebut mencapai belasan ribu orang.
“Kita harus turut mencegah kerusakan lingkungan. Biarkan badak Jawa yang merupakan spesies langka itu menempati habitatnya seperti selama ini di TNUK,” kata Hendry Ch. Bangun, yang juga mantan Wakil Ketua Dewan Pers, dalam diskusi FWK.
Koordinator Nasional FWK, Raja Parlindungan Pane, turut mengapresiasi masyarakat yang menyuarakan perlindungan badak Jawa. Menurutnya, setiap gagasan pemindahan satwa langka harus didukung kajian komprehensif, meskipun dilandasi pertimbangan untuk mengantisipasi ancaman bencana alam.
“Kita perlu memberi apresiasi masyarakat peduli lingkungan yang menolak pemindahan badak Jawa dari TNUK. Memang gagasan itu harus disertai kajian komprehensif, meskipun ada alasan upaya penyelamatan badak dari bencana alam,” ujar Raja.
Sementara itu, M. Nasir, mantan wartawan Harian Kompas, mengingatkan pentingnya menjaga satwa endemik Indonesia, termasuk badak Jawa dan orangutan di Pulau Kalimantan.
“Spesies langka ini, termasuk orangutan di Pulau Kalimantan, merupakan titipan dunia. Jangan sampai musnah seperti dinosaurus yang tinggal tulang-belulang,” tutur Nasir.
Pemerintah Tunggu Kajian Ilmiah
Perhatian dan tanggapan publik terhadap wacana tersebut turut menjadi bagian dari pembahasan kebijakan pemerintah. Pemerintah melalui Badan Komunikasi Pemerintah RI pada 17 November 2026 menegaskan bahwa pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo tidak akan dilakukan sebelum tersedia kajian ilmiah lengkap yang memastikan kesiapan kawasan tersebut sebagai habitat baru.
Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhamad Hidayat, menyampaikan bahwa Alas Purwo saat ini masih menjadi kawasan potensial yang perlu dikaji lebih mendalam. Kajian harus memastikan ketersediaan pakan alami, air, kubangan, ruang jelajah, serta jaminan keamanan bagi kelangsungan hidup badak Jawa.
Pemerintah juga menegaskan bahwa perlindungan dan patroli di Taman Nasional Ujung Kulon tetap menjadi prioritas selama proses penelitian berlangsung.
Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) turut menyampaikan penolakan terhadap wacana pemindahan badak Jawa tersebut.
Umi Ma’rufah, Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI, mempertanyakan kewenangan serta dasar pertimbangan pengusulan kebijakan pemindahan satwa yang menyangkut masa depan spesies langka dan dilindungi tersebut.
Menurut WALHI, pemindahan satwa endemik dengan populasi yang sangat terancam punah berpotensi menghadirkan risiko baru bagi keberlangsungan hidupnya. WALHI juga menilai kekhawatiran terhadap potensi tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau tidak dapat serta-merta dijadikan alasan untuk memindahkan badak Jawa dari habitat alaminya.
Diskusi FWK Dihadiri Wartawan dari Berbagai Daerah
Diskusi mingguan FWK tersebut juga diikuti sejumlah pengurus dan wartawan dari berbagai daerah melalui aplikasi Zoom.
Peserta yang terlihat hadir secara daring antara lain Pemimpin Redaksi Mitrapol Dadang Rachmat, Pemimpin Redaksi Sudut Pandang Umi Sjarifah, Koordinator FWK Yogyakarta M. Sihono, Koordinator FWK Kalimantan Barat Deska Irnan Syafara Adila Putra, Koordinator FWK Kalimantan Tengah Harris Sadikin, Koordinator FWK Jawa Barat Uyun Achdiat, serta wartawati senior Juni Soehardjo.
Melalui diskusi tersebut, FWK menegaskan pentingnya kepedulian publik, keterbukaan terhadap masukan masyarakat, serta penggunaan kajian ilmiah dalam menentukan kebijakan konservasi.
FWK berharap upaya perlindungan badak Jawa dapat berjalan seiring dengan pelestarian ekosistem Taman Nasional Ujung Kulon sebagai habitat alaminya.
*Redaksi: Seputar Publik
(Sumber: Rilis)
Komentar